Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
08
Feb
2010
14:00 WIB
Nomor
:
150/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
    Pemohon: Mohammad Iqbal Bin A.Rahman Kuasa Hukum : Isnandar s. Nasution, S.H.,M.H.,dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230295
Kata Kunci
:
uu terorisme; terorisme; tindak pidana; pemberantasan; perpu terorisme; perppu terorisme; perpu;
File Pendukung
:
02
Feb
2010
14:00 WIB
Nomor
:
129/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
    Pemohon 1: Andreas Hugo Pareira Pemohon 2: HR Sunaryo Pemohon 3: H. Hakim Sorimuda Pohan
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230527
Kata Kunci
:
Kekuasaan Kehakiman; Mahkamah Konstitusi; Mahkamah Agung; Dualisme; Hak Uji Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum; Konstitusional Bersyarat; Kepastian Hukum; Tidak Dapat Diterima.
File Pendukung
:
02
Feb
2010
14:00 WIB
Nomor
:
123/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku
Pemohon
:
    Pemohon 1: H. Abdullah Tuasikal (Pemda Kab. Maluku Tengah) Pemohon 2: Azis Matulete Muhammad Umarella R. C. Nikijuluw (DPRD Kab. Maluku Tengah) Pemohon 3: Raja Negeri/Kepala Pemerintah Negeri Kuasa Pemohon: Chaidir Arief, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230558
Kata Kunci
:
Pemekaran; Pembentukan Kabupaten; Kabupaten Seram Bagian Timur; Kabupaten Seram Bagian Barat; Kabupaten Kepulauan Aru; Provinsi Maluku; Pemerintah Daerah; Negara Hukum.
File Pendukung
:
01
Feb
2010
11:00 WIB
Nomor
:
116/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
    Pemohon 1: Ramses Ohee Pemohon 2: Yonas Alfons Nusi Kuasa Pemohon: Amiryun Aziz, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230537
Kata Kunci
:
Pengujian Undang Undang; Otonomi Khusus; Privinsi Papua; Peraturan Daerah Khusus; Praturan Daerah Provinsi; Perimbangan Keuangan; Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; pemilihan Umum; Anggota Legislatif; Pengangkatan.
File Pendukung
:
25
Jan
2010
15:30 WIB
Nomor
:
127/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Maurits Major Pemohon 2 : Barnabas Sedik Pemohon 3 : Marthen Yeblo Pemohon 4 : Stevanus Syufi Pemohon 5 : Hofni Ajoi Kuasa Pemohon : Edward Dewaruci, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230564
Kata Kunci
:
uu kabupaten tambrauw; kabupaten tambrauw; tambrauw; pembentukan kabupaten; kabupaten; distrik; beberapa distrik; papua;
File Pendukung
:
31
Dec
2009
10:00 WIB
Nomor
:
114/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Pemohon : Refli Harun, S.H. dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230590
Kata Kunci
:
Deden Rukman Rumaji; Eni Rif'ati; Iyong Yatlan Hidayat; Pemilu; DPR, DPRD; MK; 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam; KPU
File Pendukung
:
30
Dec
2009
14:00 WIB
Nomor
:
12/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Pemohon
:
    Pemohon : Philipus P. Soekirno
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230463
Kata Kunci
:
Undang-undang nomor 17 tahun 2006; Kepabeanan; Philipus P. Soekirno; Direktur PT. Agung Kimia Jaya Mandiri; Hak usaha; Kegiatan usaha; Kewajiban pabean; Persyaratan administrative; Permohonan impor barang; Tata laksana kepabeanan; Sertifikat registrasi pabean; Surat pemberitahuan registrasi; Potasium Permanganate; Asosiasi pedagang dan pemakai bahan berbahaya; Direktorat bea dan cukai; Kawasan pabean; Penindakan barang impor; Registrasi; legislative review; Kebijakan fiscal; Sistem Pertukaran Data Elektronik; Nomor Identitas Kepabeanan
File Pendukung
:
30
Dec
2009
14:00 WIB
Nomor
:
130/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Habel Rumbiak
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230463
Kata Kunci
:
Habel Rumbiak; penetapan kursi tahap kedua; calon terpilih; sisa suara
File Pendukung
:
30
Dec
2009
14:00 WIB
Nomor
:
101/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pemohon
:
    Forum Komunitas Kandidat Advokat dan Advokat Independen Indonesia (FORKOM KAAI)
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230519
Kata Kunci
:
Pengujian Materiil; judicial review; Forum Komunitas Kandidat Advokat dan Advokat Independen Indonesia (FORKOM KAAI); H.F. Abraham Amos, S.H., dkk; Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI); Ketua MA-RI DR. Harifin A. Tumpa, S.H.; KMA Nomor 052/KMA/V/2009; Pasal 4 UU 18/2003; Pasal 4 ayat (1) UU 18/2003; ambiguitas; organisasi advokat; PERADI; PERADIN; Pengambilan Sumpah Advokat; pasal 28 ayat (1) UU 18/2003; idemdito; Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g UU Advokat; Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU 18/2003; UU Advokat; abused of power; nietrechtzekerheids; KMA Nomor 064/KMA/V/2009; KPT; aanvulendrecht; bipolarisasi (antinomie); Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004; dwingendrecht; pasal 27 ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28I ayat (2, 4, 5) UUD 1945; Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., M.S.; Pengadilan Tinggi; Tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional); Alfius Ngatrin
File Pendukung
:
30
Dec
2009
13:50 WIB
Nomor
:
19/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Tafrizal Hasan Gewang Pemohon 2 : Rayandi Haikal
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230526
Kata Kunci
:
Suryani; Syari'at; Peradilan Agama; Islam; Ajaran Agama; Aturan Agama; Norma Agama; Ketetapan Agama; Ketentuan Agama; Hukum Agama; Perkawinan; Ekonomi Syari'ah; Shadaqah; Infaq; Negative Legislator; Positive Legislator
File Pendukung
:
< 1 ... 157 158 159 160 161 162 163 ... 181 >