Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
Pemohon
:
1. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice(IHCS); 2. Prakarsa Masyarakat Untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA) 3. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 4. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) 5. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) 6. Trade Union Rights Centre (TuRC) 7. Ridaya La Ode Ngkowe 8. Dani Setiawan
Status
:
Menolak Seluruhnya
Kata Kunci
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; judicial violence; Legal drafting; promissory notes; Penyertaan
Pemerintah; Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah; Dana Alokasi Umum; Dian Puji Simatupang; Henry Thomas Simarmata; sharing the pain; single ownership; closed ownership; kelompok lemah; Ahmad Erani Yustika; Revrisond Baswir; Hasbullah Thabrany; kerugian keuangan negara; fungsi alokasi; fungsi stabilisasi; fungsi distribusi; fiskal; unified budget; Rencana Kerja Pemerintah; Reformasi Birokrasi; pro growth; pro job; jaring pengaman sosial; pro poor; life expectancy rate; daya beli masyarakat; purchasing power parity; indeks pembangunan manusia; opportunity loss; Liquid Petroleum Gas; tarif tenaga listrik; Biaya Pokok Penyediaan; Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan; Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah; Bantuan Operasional Sekolah; Jaminan Kesehatan Masyarakat; jaminan sosial nasional; Penerimaan Negara Bukan Pajak; Pendapatan Dalam Negeri; double accounting; Machfud Sidik; Hermanto Siregar