Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
05
Feb
2015
16:11 WIB
Nomor
:
132/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) Kuasa Pemohon: Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H. dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230251
Kata Kunci
:
Finance ; Public law And Legislation ; Budget Indonesia ; Indonesia - UU APBN ; Energy policy ; Kebijakan Energi ; Subsidi Energi ; BBM ;Paguyuban Petani Mbah Ungu ; P3MU ; Jember
File Pendukung
:
05
Feb
2015
16:02 WIB
Nomor
:
89/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)diwakili oleh Sekretaris Jenderal KPI bernama Dian Kartikasari; 2. Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik diwakili oleh Direktur Eksekutif PD Politik bernama Titi Sumbung, S.H., MPA; 3. Yayasan LBH APIK Jakarta diwakili oleh Direktur Eksternal bernama Ratna Batara Munti, M.Si; 4. Lembaga Partisipasi Perempuan diwakili oleh Chief Advisory Board bernama Dr. Adriana Venny; 5. Institute Perempuan diwakili oleh Ketua Institute Perempuan Bandung bernama Rotua Valentina, S.E., S.H., M.H; 6. Antarini Pratiwi, S.H., LL.M; 7. Agung Wasono, S.H., M.E.; 8. Ir. Fitriyanti; 9. Khomsanah; 10. Ir. Luki Paramita; 11. Magdalena Helmina, M.S; 12. Nindita Paramastuti; 13. Soelistijowati Soegondo, S.H.; 14. Wahidah Suaib; 15. Zohra Andi Baso. Kuasa Pemohon: Asnifriyanti Damanik, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230349
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Wahidah Suaib; Zohra Andi Baso; Asnifriyanti Damanik, S.H.; Tidak Dapat Diterima dan Ditolak.
File Pendukung
:
05
Feb
2015
15:49 WIB
Nomor
:
1/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Muhammad Ibrahim, SH
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230198
Kata Kunci
:
1/PUU-XIII/2015;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Muhammad Ibrahim, SH; Ketetapan
File Pendukung
:
28
Jan
2015
16:13 WIB
Nomor
:
66/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1.Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) diwakili oleh Ketua Umum FKHK bernama Victor Santoso Tandiasa, S.H sebagai Pemohon I; 2. Erwin Agustian sebagai Pemohon II; 3. Eko Santoso sebagai Pemohon III.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230300
Kata Kunci
:
Emblems, National-Law and legislation–Indonesia; Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Tahun 2009; Indonesia-Lambang Negara; Victor Santoso Tandiasa; Permohonan tidak beralasan menurut hukum.
File Pendukung
:
28
Jan
2015
16:04 WIB
Nomor
:
27/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Eksekutif LPS bernama Kartika Wirjoatmodjo Kuasa Pemohon: Eri Hertiawan, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230384
Kata Kunci
:
Banking law–Indonesia; Deposit insurance-Law and legislation-Indonesia; Bank failures-Stocks-Indonesia; Hukum perbankan; Bank dan perbankan; Bank dan perbankan-Undang-undang dan peraturan; Permohonan Tidak beralasan menurut hukum; Bank Gagal- Penjualan saham; Lembaga Penjamin Simpanan-LPS; Permohonan tidak beralasan menurut hukum.
File Pendukung
:
28
Jan
2015
15:47 WIB
Nomor
:
134/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ricky Elviandi Afrizal
Amar Putusan
:
Tidak Berwenang
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
230270
Kata Kunci
:
Civil service–Indonesia; Indonesia-Officials and employees-Legal status, laws, etc; Administrative law – Indonesia; Indonesia - Officials and employees-Salaries, etc.; Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014; Pegawai negeri- Gaji, tunjangan, dsb; Pegawai Negeri-Pengangkatan dan pemberhentian; Ricky Elviandi Afrizal-Badan Pertanahan Nasional –BPN-Provinsi Kalimantan Timur-Kabupaten Kutai Timur; Ketetapan-Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
File Pendukung
:
22
Jan
2015
15:58 WIB
Nomor
:
124/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Mohamad Sangaji, S.H Kuasa Pemohon: Ramdan Alamsyah, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230289
Kata Kunci
:
Legislative Bodies-Indonesia; Parliamentary practice-Indonesia; Election Law-Indonesia; Indonesia.-Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014-Undang-Undang MD3; Komposisi-Mekanisme penentuan-Pimpinan dan perangkat DPRD Provinsi-DKI Jakarta; Mohamad Sangaji-Veri Yonnevil-tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); Wibi Andrino-Muannas- memiliki kedudukan hukum (legal standing)- Permohonan tidak beralasan menurut hukum.
File Pendukung
:
22
Jan
2015
15:47 WIB
Nomor
:
123/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Jimmy Willbaldus Sianto; 2. Ir. Yucundianus Lepa, M.Si. Kuasa Pemohon: Muhammad Syukur Mandar, S.H. dan Albert Hama, S.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230268
Kata Kunci
:
Legislative Bodies-Indonesia; Parliamentary practice-Indonesia; Election Law-Indonesia; Indonesia.-Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014-Undang-Undang MD3; Komposisi-Mekanisme penentuan-Pimpinan dan perangkat DPRD Provinsi-Nusa Tenggara Timur;Jimmy Willbaldus Sianto; Yucundianus Lepa; Jefri Unbanunaek; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
File Pendukung
:
22
Jan
2015
15:33 WIB
Nomor
:
86/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Rochmadi Sularsono, Psi., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230317
Kata Kunci
:
Civil service–Indonesia; Indonesia-Officials and employees-Legal status, laws, etc; Administrative law – Indonesia; Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014; Pegawai honorer dalam pemerintahan; Pegawai tidak tetap (PTT); Pegawai Negeri Sipil-Pengangkatan; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); Permohonan Pemohon kabur-tidak jelas.
File Pendukung
:
22
Jan
2015
15:13 WIB
Nomor
:
65/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Formil dan Materiil UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Pemohon
:
    Pemohon : 1. Musa; 2. Yuyun Wahyudi; 3. Hasanudin Farid; dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230283
Kata Kunci
:
Maritime law–Indonesia; Shipping- Indonesia; Shipping - Government policy - Indonesia; Income-Indonesia–Gresik; Undang-Undang tentang Pelayaran Tahun 2008; Forum Kota (Forkot)-Kabupaten Gresik; Otonomi daerah; Pendapatan Asli Daerah (PAD) subsektor Kepelabuhan.
File Pendukung
:
< 1 ... 106 107 108 109 110 111 112 ... 181 >