Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
19
Mar
2015
14:48 WIB
Nomor
:
20/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Fahrudin sebagai Pemohon I; 2. Jaenudin, A.M. sebagai Pemohon II; 3. Sukra bin Jasmita sebagai Pemohon III; 4. Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura diwakili oleh Afrizal Gindow sebagai Pemohon IV Kuasa Pemohon: Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230418
Kata Kunci
:
Hortikultura; Pembenihan; Pembenihan hortikultura; Industri pembenihan; Investasi asing; hak asasi.
File Pendukung
:
19
Mar
2015
14:35 WIB
Nomor
:
12/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET (APJII)diwakili oleh SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN dan ATMAJI SAPTO ANGGORO sebagai Pemohon I; 2. AHMAD SUWANDI IDRIS sebagai Pemohon II Kuasa Pemohon: R. Heri Sukrisno, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230308
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999, penerimaan negara bukan pajak, telekomunikasi; guardian of constitution; legal standing; pelayanan universal; obligation;causal verband; budgetary; regulatory; royalti; cost recovery; spektrum frekuensi;
File Pendukung
:
19
Mar
2015
14:26 WIB
Nomor
:
11/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur diwakili oleh: 1. Dr. HC. Alim Markus, selaku Ketua DPP Apindo Jatim, 2. Ir. Haryanto, selaku Sekretaris DPP Apindo Jatim, Kuasa Pemohon: Arif Hidayat F., S.H., M.Kn., dan Yudi Pramadiputra, S.H
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230370
Kata Kunci
:
tenaga kerja; upah minimum provinsi; upah minimum sektoral; produktivitas; pertumbuhan ekonomi
File Pendukung
:
11
Mar
2015
15:45 WIB
Nomor
:
120/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Sri Ambarwati, S.E., M.M. sebagai Pemohon I 2. Dani Setiawan, A.Md sebagai Pemohon II 3. H. Mawardi sebagai Pemohon III Kuasa Pemohon: Fauzi Novaldi, S.H., M.H. dan Ardian Hamdani, S.H., M.H.,
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230327
Kata Kunci
:
Hukum Acara Pidana, Penyidik, Penyidikan, kasus konkrit, permohonan kabur, permohonan provisi, pengaduan, ahli, korupsi, pengadaan, kejaksaan
File Pendukung
:
11
Mar
2015
15:40 WIB
Nomor
:
81/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Bripda Daniel Liunome Kuasa Pemohon: Sutopo Simbolon, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230305
Kata Kunci
:
UU Nomor 14 Tahun 1985; Mahkamah Agung; Daniel Liunome; Sutopo Simbolon; Frizona Naibaho; Pasal 67 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985; peninjauan kembali; Pasal 69 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985; novum; Pasal 67 huruf b UU 14/1985; PK
File Pendukung
:
11
Mar
2015
15:26 WIB
Nomor
:
31/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon
:
    Isman Ismail Asso Kuasa Pemohon: Habel Rumbiak, S.H.,Sp.N
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230670
Kata Kunci
:
Hak Konstitusional, Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD,sistim noken.
File Pendukung
:
11
Mar
2015
15:15 WIB
Nomor
:
19/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Komite Olahraga Nasional Indonesia diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dan Ketua Formatur Penyusunan Pengurus KONI Pusat Masa Bakti 2011 – 2015 Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230398
Kata Kunci
:
olahraga; KONI; komite olahraga; SKN
File Pendukung
:
11
Mar
2015
14:39 WIB
Nomor
:
139/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ismail Thomas, S.H., M.Si., dan Yustinus Dullah Kuasa Pemohon: Burhan Renreng, S.H. dan Ismail S.H
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230197
Kata Kunci
:
pengujian konstitusionalitas , Penarikan Kembali Judicial Review Nomor 139/PUUXII/2014
File Pendukung
:
18
Feb
2015
15:21 WIB
Nomor
:
135/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Habib Muhsin Ahmad Alattas Kuasa Pemohon Sugito, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230225
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; Pilkada; KPU; Kewenangan KPU; Perpu
File Pendukung
:
18
Feb
2015
15:02 WIB
Nomor
:
85/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah diwakili oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A., sebagai Pemohon I; 2. Al Jami'yatul Washliyah diwakili oleh Ketua Al Jami'yatul Washliyah bernama Drs. HA. Aris Banadji, sebagai Pemohon II; 3. Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK) diwakili oleh Koordinator SOJUPEK bernama Lieus Sungkharisma, sebagai Pemohon III; 4. Perkumpulan Vanaprastha diwakili oleh Ketua Umum Perkumpulan Vanaprastha bernama Gembong Tawangalun sebagai Pemohon IV; 5. Drs. H. Amidhan sebagai Pemohon V; 6. Marwan Batubara sebagai Pemohon VI; 7. Adhyaksa Dault sebagai Pemohon VII; 8. Laode Ida sebagai Pemohon VIII; 9. M. Hatta Taliwang sebagai Pemohon IX; 10. Rachmawati Soekarnoputri sebagai Pemohon X; 11. Drs. Fahmi Idris, M.H. sebagai Pemohon XI. Kuasa Pemohon: Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230426
Kata Kunci
:
Sumber Daya Air, Air Minum, Pemanfaatan Daya Air, Hak Guna Air, Hak atas air, barang publik, privatisasi, hak dasar.
File Pendukung
:
< 1 ... 104 105 106 107 108 109 110 ... 181 >