Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
28
Apr
2015
11:29 WIB
Nomor
:
55/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    T.R. Keumangan, S.H., M.H Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230220
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Pemerintahan Daerah; T.R. Keumangan; A. Muhammad Asrun; Calon Kepala Daerah; Konflik kepentingan-Petahana-Incumbent; Nagan Raya; Nanggroe Aceh Darussalam; Permohonan ditarik kembali.
File Pendukung
:
28
Apr
2015
10:57 WIB
Nomor
:
21/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Bachtiar Abdul Fatah Kuasa Pemohon: Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230389
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang hukum acara pidana; Hukum pidana; Pra peradilan; Objek pra peradilan; Penahanan; Penangkapan; Penyitaan; Penetapan tersangka; Tersangka; Penyidikan; Penyidik; bukti; Pengadilan; Pengadilan Negeri.
File Pendukung
:
20
Apr
2015
15:47 WIB
Nomor
:
113/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230323
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Peradilan Tata Usaha Negara; Pejabat Tata Usaha Negara; Keputusan Tata Usaha Negara; Keputusan TUN; Hasil pemeriksaan badan peradilan; Perlawanan terhadap penetapan; Hak mengajukan pemeriksaan; Upaya hukum; Dismissal; Ex officio; Objek Peradilan Tata Usaha Negara; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
File Pendukung
:
20
Apr
2015
15:20 WIB
Nomor
:
17/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Pemohon I, 2. Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), Pemohon II; Kuasa Pemohon: Sigit N Sudibyanto, S.H., M.H., dkk.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230288
Kata Kunci
:
Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana; Hukum pidana; Hukuman mati; Peninjauan kembali; Kejaksaan; In kracht van gewijsde; Eksekusi pidana mati; Pasal 264 ayat (3) KUHAP; Jaksa agung; Jaksa; Permohonan grasi; KUHAP; PK.
File Pendukung
:
20
Apr
2015
15:12 WIB
Nomor
:
32/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. DR. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Pemohon I; 2. DR. Lufsiana, S.H., M.H., Pemohon II; 3. Sumali, S.H., M.H., Pemohon III; 4. Sugeng Santoso PN, S.H., M.H., M.M., Pemohon IV; 5. DR. IR. Moh. Indah ginting, MM, Pemohon V; 6. Elias Hamonangan Purba, SE, S.H., Pemohon VI; 7. Sahala Aritonang, S.H, AM.Pd, Pemohon VII; 8. Abdur Razak , S.H., M.H., Pemohon VIII; 9. Armyn Rustam Effendy, S.H., M.H., Pemohon IX; 10. Lukman Amin, S.H., M.H., Pemohon X; 11. Suwito, S.H., M.H., Pemohon XI;
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230455
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang ASN; Hakim Ad Hoc; Pejabat negara; Jabatan Hakim; Kekuasaan Kehakiman; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); Pengertian hakim ad hoc; Kecuali hakim ad hoc; Hakim karir; jabatan; Jaya Pura; Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)-Surabaya-Samarinda-Tanjung Karang; Pengadilan Perikanan- Jakarta Utara-Tual.
File Pendukung
:
20
Apr
2015
14:57 WIB
Nomor
:
14/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. dr. Agung Sapta Adi, Sp.An. Pemohon I, 2. dr. Yadi Permana, Sp.B(K)Onk. Pemohon II, 3. dr. Irwan Kreshnamurti, Sp.OG. Pemohon III, 4. dr. Eva Sridiana, Sp.P. Pemohon IV, 5. dr. Lewis Isnadi. Pemohon V Kuasa Pemohon: M. Luthfie Hakim, S.H., M.H., dkk.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230382
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran; Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI); Tindak pidana kedokteran; Culpa lata; Dolus; Opzet; Disiplin kedokteran; Etika kedokteran; Kode etik kedokteran; Disiplin profesi kedokteran; Tindakan medis; Resiko medis; Layanan medis; Sanksi etika; Sanksi disiplin; Sanksi hukum; Sanksi ganda; Tacit knowledge; Defensive medicine; Perlindungan hak pasien; Perlindungan pasien; Perlindungan Profesi dokter; Perlindungan profesi dokter gigi; Konsil Kedokteran; Putusan klinis; Clinical judgement; Penegakan disiplin; Misconduct; Keilmuan kedokteran; Dewa Ayu Sasiary; Reza Kamal; R. Sjamsuhidajat; M. Nasser; Muhammad Arif Setiawan; Suhariyono Ar.
File Pendukung
:
24
Mar
2015
14:59 WIB
Nomor
:
15/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Abu Bakar Kuasa Pemohon: Munathsir Mustaman, S.H dan Habiburokhman, S.H., M.H,
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230272
Kata Kunci
:
UU Nomor 42 Tahun 2012; UU Nomor 17 Tahun 2014; Abu Bakar; Munathsir Mustaman; Habiburokhman; UU MD3; hak angket, hak interpelasi; hak menyatakan pendapat
File Pendukung
:
24
Mar
2015
14:50 WIB
Nomor
:
137/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Didit Wijayanto Wijaya, S.H., M.H., S.E., MBA., dkk sebagai Pemohon I; 2. Agbasi Chika sebagai Pemohon II dengan Kuasa Pemohon Didit Wijayanto Wijaya, S.H., M.H., S.E., MBA dkk.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230403
Kata Kunci
:
undang-undang nomor 24 tahun 2003; undang-undang nomor 8 tahun 2011; perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003;didit eijayanto; abgasi chika; agbasi chika; antonius sujata; ahmad murad; erdiana; ristan bp simbolon; hanung hudiono; law office idcc&associates; Pasal 55 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2003; narkotika; undang-undang nomor 22 tahun 1997; undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika; pasal 1 ayat (5) undang-undang nomor 22 tahun 2004; pasal 24 ayat (1) uud 1945;prinsip kode etik hakim: prinsip kebebasan; prinsip ketidak berpihakan; integritas; kesopanan; kesetaraan; pasal 28D ayat (1); pasal 28H ayat (2); pasal 2I ayat (1); pasal 28I ayat (2); Pasal 28I ayat (5)
File Pendukung
:
24
Mar
2015
14:32 WIB
Nomor
:
85/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Sutrisno, S.T., M.M disebut Pemohon I; 2. H. Boyamin disebut Pemohon II; 3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surakarta disebut sebagai Pemohon III; 4. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sragen disebut sebagai Pemohon IV; Kuasa Pemohon: Arif Sahudi, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230290
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; MPR; DPR; DPD; DPRD; Pemilihan Umum; partai politik; kursi terbanyak; kerakyatan; kebijaksanaan; voting; musyawarah mufakat;
File Pendukung
:
19
Mar
2015
14:58 WIB
Nomor
:
91/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dwi Hertanty Kuasa Pemohon: Surya Bhakti Batubara, S.H., M.M., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230318
Kata Kunci
:
UU Nomor 5 tahun 2004; UU nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; UU tentang Mahkamah Agung; Dwi Hertanty; Surya Bhakti Batubara; PAsal 45A ayat 92) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; PAsal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT; Pasal 244 KUHAP; judex facti; Bambang Heru Setiyanto; Pasal 51 ayat (1) UU MK; Penjelasan Pasal 45A UU MA
File Pendukung
:
< 1 ... 103 104 105 106 107 108 109 ... 181 >