Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
08
Jul
2015
12:02 WIB
Nomor
:
37/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Lanosin ST. Bin H. Hamzah. Pegawai Negeri Sipil Kuasa Pemohon: Andi Syafrani, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230267
Kata Kunci
:
Lanosin ST. Bin H. Hamzah;Andi Syafrani;Irfan Zidny;Rivaldi;Yupen Hadi;Muhammad Ali Fernandez;Gedung Darul Marfu;76/PAN.MK/2015
File Pendukung
:
08
Jul
2015
11:57 WIB
Nomor
:
34/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Aji Sumarno, S.SIP., MM. Pegawai Negeri Sipil Kuasa Pemohon: Mappinawang, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230367
Kata Kunci
:
Aji Sumarno;Mappinawang;Sofyan;Bakhtiar;Mursalin Jalil;Kantor Hukum Mappinawang;69/PAN.MK/2015;1 Tahun 2015;Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014;
File Pendukung
:
08
Jul
2015
11:48 WIB
Nomor
:
33/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Adnan Purichta Ichsan, S.H. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2019 Kuasa Pemohon: 1. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk 2. Mappinawang, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230309
Kata Kunci
:
Politik dinasti, hubungan kekerabatan, petahana, incumbent, kompetisi yang fair, sistem pengawasan oleh inspektorat, sistem pengawasan oleh BPKP, diskriminasi, Hak Sipil dan Politik, ICCPR, konflik kepentingan, hubungan darah, ikatan perkawinan, garis keturunan, jeda satu kali masa jabatan, ipso facto, pengunduran diri PNS, elected official, pengunduran diri anggota TNI dan Polri, pegawai BUMN/BUMD, wajib mengundurkan diri setelah resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah, pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali.
File Pendukung
:
08
Jul
2015
10:46 WIB
Nomor
:
56/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Drs. Eduard Nunaki, M.Si
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230311
Kata Kunci
:
Aparatur Sipil Negara; ASN; kualitas SDM; Sumber Daya Manusia; Tanah Papua; Provinsi Papua; Papua Barat; asas-asas penyelenggaraan pemerintahan; korupsi, kolusi, dan nepotisme; PNS; pengunduran diri secara tertulis dari PNS; Pasal 119; UU Nomor 5 Tahun 2014; Pasal 123 ayat (3); diskriminatif; inkonstitusional; perlindungan konstitusional; hak asasi manusia; HAM; Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; lex certa; Prof. Dr. Sri Sumantri; Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.; Rechstaat; prinsip persamaan dalam hukum; equality before the law; affirmative actions; prinsip kepastian hukum; calon pemimpin; Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si.; kepala daerah; calon kepala daerah; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; UU ASN; UU Nomor 1 Tahun 2014; Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; asas kepastian hukum; sejak mendaftar sebagai calon; sejak tanggal pelantikannya; UU Nomor 22 Tahun 2014; perlakuan yang sama terhadap hal yang sama; calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota; Tidak Dapat Diterima
File Pendukung
:
08
Jul
2015
10:41 WIB
Nomor
:
41/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Dr. Rahman Hadi, MSi; 2. Dr. Genius Umar, S.Sos; MSi; 3. Empi Muslion, A.P; S.Sos.,MT.,M.Sc; 4. Rahmat Hollyson Maiza, M.AP; 5. Dr. Muhadam Labolo; 6. Dr. Muhammad Mulyadi; AP.,MSi; 7. Sanherif S. Hutagaol, S.Sos., MSi; 8. Dr. Sri Sundari, SH., MM; Kuasa Pemohon: Sunggul H. Sirait, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230643
Kata Kunci
:
ASN; Aparatur Sipil Negara; PNS; UU ASN; UU Nomor 5 Tahun 2014; Pasal 119; Pasal 123 ayat (3); hak konstitusional; Pasal 18 ICCPR; nondiskriminasi; diskriminasi; norma objek pengujian; NOP; status warga negara; pejabat negara; Pasal 1 ayat (3); UU Nomor 39 Tahun 1999; HAM; diskriminasi PNS; Pasal 59 ayat (5) huruf g; UU Nomor 32 Tahun 2004; pemerintahan daerah; sistem pemilihan; rekrutmen; jabatan negara; jalur perseorangan; partai politik; UU Nomor 12 Tahun 2008; Pasal 59 ayat (1); elegibilitas; hak untuk berkompetisi; kesamaan numerik; kesamaan proporsional; cara pandang prinsip keadilan; kebenaran; fairness; asas kepastian hukum; asas persamaan perlakuan; asas uniformitas; pengamputasian hak warga negara; selected; election; netralitas; UU Nomor 43 Tahun 1999; Jeremy Bentham; mengabulkan permohonan sebagian
File Pendukung
:
18
Jun
2015
15:13 WIB
Nomor
:
110/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Suhaemi Zakir Pekejeraan Pedagang Kuasa Pemohon: Rinaldi, S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230308
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang hukum pidana; Suhaemi Zakir; Rinaldi; Tindak pidana; Barang Sitaan-Penyimpanan; Pengadilan Negeri-Jakarta Pusat; Bank DKI; Rekening-Pencairan.
File Pendukung
:
18
Jun
2015
15:05 WIB
Nomor
:
109/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H. Suhaemi Zakir pekerjaan pedagang Kuasa Pemohon: Rinaldi, S.H
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230323
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Perbankan; Suhaemi Zakir; Rinaldi; Bank dan Perbankan; Pengadilan Negeri-Jakarta Pusat; Bank DKI; Rekening-Pencairan; Nasabah-Penyimpanan-Simpanan; Otoritas Jasa Keuangan.
File Pendukung
:
18
Jun
2015
14:39 WIB
Nomor
:
68/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Damian Agata Yuvens Konsultan Hukum sebagai Pemohon I; 2. Rangga Sujud Widigda Konsultan Hukum sebagai Pemohon II; 3. Anbar Jayadi Mahasiswa sebagai Pemohon III; 4. Luthfi Sahputra Konsultan Hukum sebagai Pemohon IV; Masing-masing disebut sebagai para Pemohon
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230337
Kata Kunci
:
Penilaian terhadap Keabsahan perkawinan; Tidak sahnya Perkawinan; Ketidakpastian Hukum; Penerapan Hukum Agama; Perkawinan Beda Agama; Penyelundupan Hukum.
File Pendukung
:
18
Jun
2015
14:12 WIB
Nomor
:
74/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Indry Oktaviani Direktur Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara (SCN)sebagai Pemohon I; 2. Fr. Yohana Tantria W Koordinator Eksekutif Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA)sebagai Pemohon II; 3. Dini Anitasari Sa baniah Associate pada Organisasi SCN sebagai Pemohon III; 4. Hadiyatut Thoyyibah Staf Sistem Manajemen Informasi pada Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sebagai Pemohon IV; 5. Ramadhaniati Staf pada Organisasi KPI sebagai Pemohon V; 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Hartono Ketua YPHA sebagai Pemohon VI; 7. Koalisi Perempuan Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Dian Kartika Sari Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia sebagai Pemohon VII Kuasa Pemohon: Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230328
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-undang Tentang Perkawinan; Undang-undang Dasar Negara; Batas-batas Umur Untuk Perkawinan; Penyimpangan; perceraian; Penelantaran Anak.
File Pendukung
:
18
Jun
2015
00:00 WIB
Nomor
:
30/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Zumrotin Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan Kuasa Pemohon: Rita Serena Kolibonso, S.H., LLM. dan Tubagus Haryo Karbyanto, S.H.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230342
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-undang Tentang Perkawinan; Undang-undang Dasar Negara; Batas-batas Umur Untuk Perkawinan; Penyimpangan; perceraian; Penelantaran Anak.
File Pendukung
:
< 1 ... 101 102 103 104 105 106 107 ... 181 >