Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
09
Jul
2015
12:16 WIB
Nomor
:
70/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Sukri I. H. Moonti, S.H., M.H. Pegawai Negeri Sipil Kuasa Pemohon: Bambang Suroso, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230159
Kata Kunci
:
Gubernur; Bupati; Walikota; Sukri; Gorontalo;
File Pendukung
:
09
Jul
2015
12:09 WIB
Nomor
:
49/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Prof. Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D; 2. Dr. Deno Kamelus, S.H., M.H; 3. Prof. Drs. Mangadas Lumban Gaol, M.Si., Ph.D; 4. Ir. I Wayan Mudita, M.Sc., Ph.D; 5. Prof. Dr. Simon Sabon Ola., M. Hum; 6. Dr. Kotan Y. Stefanus, S.H., M. Hum; 7. Sukardan Aloysius, S.H., M. Hum; 8. Dr. Umbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum; 9. Ishak Tungga, S.H., M. Hum; 10. Dr. Dhey Wego Tadeus, S.H., M. Hum; 11. Dr. Saryono Yohanes, S.H., M. Hum; 12. Daud Dima Talo, S.H., M.A., M. H; 13. Darius Mauritsius, S.H., M. Hum; 14. Bill Nope, S.H., LLM;
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230646
Kata Kunci
:
Aparatur sipil negara; asn; pegawai negeri sipil;
File Pendukung
:
09
Jul
2015
11:46 WIB
Nomor
:
46/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Afdoli, AP., M.Si. Pegawai Negeri Sipil
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230260
Kata Kunci
:
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; Pemilu Serentak; Mahkamah Konstitusi; KPU;
File Pendukung
:
09
Jul
2015
11:10 WIB
Nomor
:
73/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI). Dalam hal ini diwakili oleh Fadli Nasution, S.H., M.H. sebagai Pemohon I; 2. Irfan Soekoenay, S.H., M.H.sebagai Pemohon II. Kuasa Pemohon: Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230157
Kata Kunci
:
Pemilihan; Gubernur; Bupati; Walikota; Pemilu; daftar pemilih tetap; daftar pemilih sementara; perselisihan; perolehan suara; pembatalan; penetapan hasil; kedaulatan rakyat; negara hukum; pilkada; perhimpunan magister hukum indonesia; otonomi daerah; pemekaran daerah; pileg; final and binding
File Pendukung
:
09
Jul
2015
11:04 WIB
Nomor
:
51/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D. Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi. sebagai Pemohon I; 2. Herinyanto, S.H., M.H.Peneliti Pemilu. sebagai Pemohon II; 3.Ramdansyah, S.H. Wiraswata. sebagai Pemohon III.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230297
Kata Kunci
:
Pemilihan; Gubernur; Bupati; Walikota; Pemilu; akumulasi perolehan suara; kepala daerah; kampanye; cuti; jabatan kepercayaan; moral etic; daftar pemilih tetap; daftar pemilih sementara; perselisihan; perolehan suara; pembatalan; penetapan hasil
File Pendukung
:
09
Jul
2015
11:02 WIB
Nomor
:
58/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Mohammad Ibnu. Pelajar/Mahasiswa Sebagai Pemohon I; 2. Fahatul Azmi Bahlawi. Pelajar/Mahasiswa. sebagai Pemohon II; 3. Octianus. Pelajar/Mahasiswa.Sebagai Pemohon III; 4. Iwan Firdaus. Pelajar/Mahasiswa.SebagaiPemohon IV; 5. Muhammad Rizki Firdaus. Pelajar/Mahasiswa.Sebagai Pemohon V Kuasa Pemohon: Badrul Munir, SAg., SH., CLA., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230234
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mohammad Ibnu, Fahatul Azmi Bahlawi, Octianus, Iwan Firdaus, Muhammad Rizki Firdaus, Badrul Munir, SAg., SH., CLA., dkk, LBH Mata Hati, Janedjri M. Gaffar, Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi, pasal 158 ayat(1), ayat(2) UU 8/2015, Pemilu Luber dan Jurdil, Syarat pengajuan permohonan, persentase selisih suara, uji formil dan materiil, pemilukada, pilkada, pemilihan kepala daerah, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, gubernur/wakil gubernur, putusan MK Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, hasil pemilihan umum, hasil penghitungan suara pemilihan umum, putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, money politic, massive, pasal 24 ayat(1) dan 28D ayat(1) UUD 1945, sila ke 5 pancasila, hukum progresif, Prof Satjipto Rahardjo
File Pendukung
:
09
Jul
2015
10:24 WIB
Nomor
:
26/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D. Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi sebagai Pemohon I; 2. Heriyanto, S.H., M.H. Peneliti Pemilu. sebagai Pemohon II; 3. Ramdansyah, S.H.Wiraswasta. sebagai Pemohon III.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230289
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Heriyanto, S.H., M.H., Peneliti Pemilu, Ramdansyah, S.H.Wiraswasta, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 118-119-125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014, pasal 1 ayat(3) UUD 1945, pasal 18 ayat (4) UUD 1945, pasal 22 ayat(1) UUD 1945, pasal 28D ayat(1) UUD 1945, Pengujian pasal 112 ayat(2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilu DKPP, Putusan MK Nomor 29/PUU-VIII/2010, pasal 40, 47, 73, 110 ayat(3), 194, 33 huruf b, 187 ayat(3), 69 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, pasal 180, 187 ayat(3) dan ayat(6), 153, 156 ayat(2), 158 UU 1/2015, materiil, posita, formil, pengujian perpu di DPR, legislative preview, Dr. Iman Putra Sidin, Dr. Supardji Ahmad, Dr. M. Andi Asrun, kegentingan memaksa, putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, ketidakpastian hukum, tidak ada sanksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Tumpang Tindih, saling bertentangan, pasal 20 huruf h dengan pasal 58 ayat(7), pasal 98 ayat(11) dengan pasal 193 ayat(2) dan pasal 196, pasal 63, pasal 65, pasal 69, pengaturan kampanye, pasal 42 ayat(6) dengan ayat(7).
File Pendukung
:
08
Jul
2015
12:18 WIB
Nomor
:
71/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Rahadi Puguh Raharjo, S.E; 2. Ma mun Murod, S.H; 3. Mutaqin. Kuasa Pemohon: Mariyam Fatimah, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230159
Kata Kunci
:
Rahadi puguh raharjo; undang-undang nomor 8;
File Pendukung
:
08
Jul
2015
12:14 WIB
Nomor
:
38/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dr. Ali Nurdin, M.Si. Konsultan dan Dosen Komunikasi Kuasa Pemohon: Andi Syafrani, S.H., MCCL., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230257
Kata Kunci
:
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, Ali Nurdin, ZiA & Partners Law Firm, UU Pilkada, Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo.
File Pendukung
:
08
Jul
2015
12:08 WIB
Nomor
:
79/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    H.A. Irwan Hamid S.sos. Swasta Kuasa Pemohon: Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230305
Kata Kunci
:
Irwan hamid; andi irmanputra sidin; ipar; mertua; mantu;
File Pendukung
:
< 1 ... 100 101 102 103 104 105 106 ... 181 >