Nomor

:

100/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

230862

Kata Kunci

:

Pancasila, Civics-Indonesia, Ideology-Indonesia, Philosophiche grondslaag, Nasionalism-Indonesia, Politics parties-law and legislation, Judicial review-Indonesia, Constitutional law-Indonesia, Constitutional Courts-Indonesia, Indonesia-politics and government-20th century, Indonesia-Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2009-2014, Concurring opinion-Arief Hidayat, Dissenting opinion-Patrialis Akbar, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ideologi politik, Identitas nasional, Sistem pendidikan Nasional Pancasila, Pendidikan Politik, Empat pilar berbangsa dan bernegara, Hukum Tata Negara, Partai Politik-Undang-Undang dan peraturan, Indonesia-Politik dan pemerintahan-Abad ke-20, Alasan berbeda-Putusan Mahkamah Konstitusi-Arief Hidayat, Pendapat berbeda-Putusan Mahkamah Konstitusi-Patrialis Akbar, Taufik Kiemas, 1942-2013.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

2/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230545

Kata Kunci

:

Mahkamah Konstitusi; UU 4/2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014; syarat hakim konstitusi; hakim konstitusi; Panel Ahli; Komisi Yudisial; Mahkamah Agung; DPR; Presiden; Kode Etik

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

1/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230594

Kata Kunci

:

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H, M.H.Dkk; Mahkamah Konstitusi; UU 4/2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014; syarat hakim konstitusi; hakim konstitusi; Panel Ahli; Komisi Yudisial; Mahkamah Agung; DPR; Presiden; Kode Etik

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

94/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230413

Kata Kunci

:

perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

93/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230440

Kata Kunci

:

perubahan undang-undang mahkamah konstitusi

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

91/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230441

Kata Kunci

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; Mahkamah Konstitusi; Syarat Dikeluarkannya Perppu; hierarki Peraturan Perundangundangan; kegentingan yang memaksa; Perppu; status hukum baru; Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; mengembangkan diri; tindak pidana korupsi; Cacat Formil; tertangkap tangan; preseden; Cacat Materiil; Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

90/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

230327

Kata Kunci

:

Pasal I angka 2; Pasal 15 ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf f; angka 7; Pasal 27A ayat (1) dan ayat (7); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; Mahkamah Konstitusi; Pasal 7; Pasal 24B; Pasal 27; Syarat dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi; Hakim Agung; Hakim Konstitusi;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

77/PHPU.D-XI/2013

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak seluruhnya

Status

:

-

Di Unduh

:

230455

Kata Kunci

:

pasal 236C UU 12/2008, Putusan MK Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Keadilan Substansial, pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013, Tuty Dau dan H. Maryono, S.Hi., M.Si Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (Nomor Urut 6), Bachtiar Effendi, S.H.,dkk, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil Walikota Palangka Raya, penggunaan KTP dan KK, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-X/2012, DPT, Walikota Incumbent, mobilisasi penerbitan KTP dan KK

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

7/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230269

Kata Kunci

:

Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, Masa Jabatan Hakim Konstitusi

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

74/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

231433

Kata Kunci

:

Mahkamah Konstitusi; Undang-undang Mahkamah Konstitusi; Peraturan Menteri Kesehatan No. 1871; Peraturan Menteri Kesehatan No. 339 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi; Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Pengayoman; Mahkhamah Agung-Peradilan; Pengujian Mahkamah Agung;

File Pendukung

:

Klik Disini