Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
15
Oct
2010
08:00 WIB
Nomor
:
39/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
    Pemohon : O.C. Kaligis Kuasa Pemohon : Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL., CN., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230288
Kata Kunci
:
olitical Corruption Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia - 2006; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Politik Korupsi; Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; M. Farhat Abbas, S.H., M.H.; Prof. Dr. (jur). O.C. Kaligis, S.H.; Panitia seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; Persamaan dalam hukum (equality before the law); Living constitutional values; Hak asasi manusia; Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (International covenant on civil and political rights); Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (International covenant on economic, social and cultural rights)
File Pendukung
:
15
Oct
2010
08:00 WIB
Nomor
:
52/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Pemohon
:
    Pemohon : Anthony Saga Widjaja
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230659
Kata Kunci
:
Notaris; Pembatasan Umur; Penghidupan;
File Pendukung
:
15
Oct
2010
08:00 WIB
Nomor
:
37/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
    Pemohon : M. Farhat Abbas Kuasa Pemohon : Muh. Burhannudin, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230295
Kata Kunci
:
Political Corruption Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia - 2006; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Politik Korupsi; Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; M. Farhat Abbas, S.H., M.H.; Prof. Dr. (jur). O.C. Kaligis, S.H.; Panitia seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; Persamaan dalam hukum (equality before the law); Living constitutional values; Hak asasi manusia; Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (International covenant on civil and political rights); Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (International covenant on economic, social and cultural rights)
File Pendukung
:
13
Oct
2010
13:00 WIB
Nomor
:
20/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang
Pemohon
:
    Pemohon : 1. Instititut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) 2. Rhoma Dwi Aria Yuliantri Kuasa Pemohon : Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230308
Kata Kunci
:
Books–Indonesia; Prohibited books–Indonesia; Censorship–Indonesia; Book industries and trade–Indonesia; Undang-Undang tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum; Undang-Undang tentang Sensor Buku Tahun 2004; Pelarangan Buku; Buku-Sensor; Buku-Industri.
File Pendukung
:
13
Oct
2010
13:00 WIB
Nomor
:
6/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang
Pemohon
:
    Pemohon : Darmawan, MM Kuasa Pemohon : Fatahillah, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230317
Kata Kunci
:
Books–Indonesia; Prohibited books–Indonesia; Censorship–Indonesia; Book industries and trade–Indonesia; Undang-Undang tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum; Undang-Undang tentang Sensor Buku Tahun 2004; Pelarangan Buku; Buku-Sensor; Buku-Industri.
File Pendukung
:
13
Oct
2010
13:00 WIB
Nomor
:
13/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang
Pemohon
:
    Pemohon : 1. Muhammad Chozin A; 2. Adhel Setiawan; 3. Eva Irma M; 4. Syahrimal Akbar Dalimunthe; 5. Muhidin M. Dahlan Kuasa Pemohon : A. Wakil kamal, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230324
Kata Kunci
:
Books–Indonesia; Prohibited books–Indonesia; Censorship–Indonesia; Book industries and trade–Indonesia; Undang-Undang tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum; Undang-Undang tentang Sensor Buku Tahun 2004; Pelarangan Buku; Buku-Sensor; Buku-Industri; pengamanan barang cetakan; kejaksaan; muhammad chozin amarullah; pnps; enam jalan menuju tuhan; penyitaan buku; ekstra judicial execution;
File Pendukung
:
08
Oct
2010
09:00 WIB
Nomor
:
51/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Pemohon
:
    Pemohon : 1. M. Farhat Abbas 2. Windu Wijaya Kuasa Pemohon : Moh. Yaser Arafat, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230207
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Penyelenggaraan Ibadah Haji; ditarik kembali
File Pendukung
:
24
Sep
2010
13:30 WIB
Nomor
:
42/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Pemohon
:
    Pemohon : Susno Duadji Kuasa Pemohon : H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230318
Kata Kunci
:
Susno Duadji; Henry Yosodiningrat; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Tindak Pidana Pencucian Uang; Gayus Tambunan; PT Salmah Arwana Lestari; Whistleblower; Perlindungan Saksi
File Pendukung
:
23
Sep
2010
14:00 WIB
Nomor
:
33/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
    Pemohon : 1. HB Paliudju 2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 3. J. Santo Kuasa Pemohon : DR. Bambang Widjojanto, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230265
Kata Kunci
:
Pemerintahan daerah; H.B. paliudju; DPP PKB indonesia sulawesi tengah; Yahya patiro, s.h., m.th.; Drs. j. santo; Daulat rakyat; Daulat hukum; Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; Kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota; Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum; Pemilu; Free and fair election; Demokrasi; Asas-asas pemilu
File Pendukung
:
23
Sep
2010
14:00 WIB
Nomor
:
29/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
    Pemohon : Dadang H. Muchtar Kuasa Pemohon : Chudry Sitompul, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230268
Kata Kunci
:
Kepala Daerah; Calon Kepala Daerah; 2 kali masa jabatan; Kabupaten Karawang; Pembatasan Masa Jabatan; Dissenting Opinion-Harjono.
File Pendukung
:
< 1 ... 4 5 6 7 8 9 >