Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
21
Nov
2011
16:00 WIB
Nomor
:
50/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pemohon
:
    1. Maemunah; 2. Sugiarto; 3. Sri Linda Y; 4. Rohayati K; 5. Yunus; 6. Tutut Herlina; 7. Dewan Kesehatan Rakyat; 8. Perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Kota; dan 9. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230255
Kata Kunci
:
Sistem jaminan sosial nasional (SJSN); PT. Asuransi kesehatan indonesia (Askes); PT. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek); PT. Asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia (Asabri); Walikota Solo; Walikota Yogyakarta; BAdan pelaksana SJSN; Undang-Undang badan pelaksana jaminan sosial (UU BPJS); MAsyarakat miskin; Perusahaan asuransi; Sistem asuransi sosial; Peraturan Presuden nomor 77 tahun 2007 tentang daftar negatif investasi; Penanaman modal asing (PMA); Perusahaan asing; Free trade agreement (FTA); Perjanjian perdagangan bebas; Krisis keuangan global; Perusahaan American International Group (AIG); Moral Hazard; PT> dana tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen); Pelayanan jasa asuransi; Jaminan kesehatan masyarakat (JAmkesmas); Organisasi masyarakat miskin; Organisasi serikat buruh; Hak asasi manusia (HAM)
File Pendukung
:
14
Nov
2011
14:00 WIB
Nomor
:
61/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pemohon
:
    1. M. Komarudin 2. Muhammad Hafidz
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231463
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI); perselisihan buruh; perselisihan hubungan industrial; perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh; hak-hak normatif buruh; upah minimum; pemutusan hubungan kerja;
File Pendukung
:
01
Nov
2011
19:05 WIB
Nomor
:
34/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pemohon
:
    1. Nurtanto Wisnu Barta,S.E 2. Amin Subarkah 3. Abdul Hafidz Aziz H., S.Pd 4. Drs. Thalabudin Muslim KH 5. Moh. Tafri H 6. H. Parmuji 7. Timbul 8. H. Supriyadi 9. Salim 10. Suparno 11. Suryadi 12. Hodri Kuasa Hukum : AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230157
Kata Kunci
:
Tembakau; Produk Yang Mengandung Tembakau; Peringatan Kesehatan Pada Kemasan Rokok; Produk Rokok; Peringatan Kesehatan Berbentuk Gambar; Wajib Mencantumkan Peringatan.
File Pendukung
:
01
Nov
2011
14:00 WIB
Nomor
:
19/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pemohon
:
    Pemohon : Drs.H.M. Bambang Sukarno
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230253
Kata Kunci
:
kesehatan; UU 36/2009; bambang sukarno; pasal 113; zat adiktif; tembakau; peredaran; pengasil tembakau; temanggung; cukai rokok; cengkeh; nikotinl kecanduan; tobacco control; djarum, sampoerna; gudang garam; GAPPRI; ius ad rem; ganja; koka; papaver.
File Pendukung
:
06
Oct
2011
19:00 WIB
Nomor
:
72/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
Pemohon
:
    H. Andi Harahap
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231280
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; UU No. 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) No. 1 Tahun 2004; Pengujian Materiil; Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan; Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 dan 18A UUD 1945; H. Andi Harahap, S.Sos.; Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara; Kabupaten Paser; Kalimantan Timur; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; UU 32/2004; Perizinan; Otonomi Daerah; Pasal 66 UU 41/1999; Kepala Daerah; AMDAL; Kawasan Hutan; Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Pasal 74 UU 4/2009; Mardian Wibowo
File Pendukung
:
29
Sep
2011
16:00 WIB
Nomor
:
58/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pemohon
:
    1. Yayasan Salafiyah Pekalongan; 2. Yayasan Santa Maria Pekalongan
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230588
Kata Kunci
:
Sistem pendidikan nasional; H. Machmud Masjkur; Suster maria bernardine, Snd., S.H.; UU Sisdiknas; Yayasan Salafiyah Pekalongan; UU YAyasan; Yayasan santa maria; Hak ekonomi sosial dan budaya; Pasal 26 ayat (1) Deklarasi universal hak asasi manusia; Hak atas pendidikan; UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia; Bantuan dana subsidi
File Pendukung
:
19
Sep
2011
14:00 WIB
Nomor
:
55/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Pemohon
:
    1. Japin; 2. Vitalis Andi; 3. Sakri; dan 4. Ngatimin Alias Keling
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230720
Kata Kunci
:
Perkebunan; Wilayah perkebunan; Petani; Pengusaha perkebunan; Masyarakat adat; Hak guna usaha; Undang-Undang perkebunan; Perusahaan perkebunan; Lahan perkebunan; Silat hulu, desa bantan sari, kecamatan marau, kabupaten ketapang, kalimantan barat; Perkebunan swasta; PT. Kismo handayani; Desa soso, kecamatan gandusari, kabupaten blitar; Surat keputusan menteri agraria tanggal 26 Mei 1964 nomor 49/KA/64; Dusun III suka rakyat desa pergulaan, kecamatan sei rampah, kabupaten serdang bedagai, provinsi sumatera utara; PT. PP. londom sumatera (lonsum) Tbk.; PT. PP Lonsum Tbk.
File Pendukung
:
23
Aug
2011
13:00 WIB
Nomor
:
62/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Pemohon
:
    1. Walikota Makassar; 2. Lembaga Ombudsman Kota Makassar; 3. Lembaga Ombudsman Daerah Prov. DIY; 4. Lembaga Ombudsman Swasta Prov. DIY; 5 Ombudsman Daerah Kab.Asahan; 6. LSM KOPEL; dan 7. H. Bahar Ngintung Kuasa Pemohon : Adnan B. Azis, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
231313
Kata Kunci
:
Ombudsman Republik Indonesia; Pelayanan Publik; Ombudsman Kota makasar; lembaga negara; Ombudsman Daerah; Otonomi daerah; pengawas pelayanan publik;Lembaga Ombdsman Daerah; organisasi swasta; Nama "Ombudsman"; Komisi Ombudsman Nasional
File Pendukung
:
23
Aug
2011
13:00 WIB
Nomor
:
28/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
    1. Y.B. Purwaning M. Yanuar; 2. Rico Pandeirot; 3. Gabriel Mahal; 4 Petrus Bala P; 5. Ferry H. Amahorseya; 6.Teuku Nasrullah; 7. Afrian Bondjol; 8. Rachmawati; 9. Th. ratna dewi K; 10. Dea Tunggaesti; 11. Eka Sumaryani; 12. Adinda Utami A; 13. Rocky L. Kawilarang; 14. Vincencius Tobing; 15. M.Y. Ramli; 16.Aldila Chereta W; 17. Muhammad heru M; dan 18. Nadya Helida
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230252
Kata Kunci
:
Hukum Acara Pidana; pidana; hukum pidana; KUHAP; Advokat; hak tersangka; hak terdakwa; saksi; ahli; pengajuan saksi; pengajuan ahli; hak pengajuan saksi; hak pengajuan ahli; saksi yang meringankan; saksi yang menguntungkan; penyidikan; Komisi Pemberantasan Korupsi; kewajiban penyidik; kewajiban pemanggilan saksi; kewajiban pemanggilan saksi oleh penyidik
File Pendukung
:
08
Aug
2011
14:00 WIB
Nomor
:
65/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pemohon
:
    Yusril Ihza Mahendra
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
235526
Kata Kunci
:
Hukum Acara Pidana; Yusril Ihza Mahendra; hak konstitusional; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; tersangka; korupsi; tersangka korupsi; saksi-saksi; saksi yang menguntungkan; penerimaan negara bukan pajak (PNBP); akses fee Sisminbakum; tindak pidana korupsi;Kejaksaan Agung; Megawati Sukarnoputri; Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie; Susilo Bambang Yudhoyono;
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 5 ... 9 >