Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
30
Jan
2014
16:35 WIB
Nomor
:
91/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Habiburokhman, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230366
Kata Kunci
:
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; Mahkamah Konstitusi; Syarat Dikeluarkannya Perppu; hierarki Peraturan Perundangundangan; kegentingan yang memaksa; Perppu; status hukum baru; Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; mengembangkan diri; tindak pidana korupsi; Cacat Formil; tertangkap tangan; preseden; Cacat Materiil; Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi
File Pendukung
:
02
Dec
2013
16:00 WIB
Nomor
:
88/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Viktor Santoso Tandiasa, S.H 2. Denny Rudini, S.H 3. Kurniawan
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
230265
Kata Kunci
:
Forum Kajian Hukum dan Konstitusi;FKHK;Viktor Santoso Tandiasa;Denny Rudini;Kurniawan;Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;Pembentukan Panel Hakim;pencabutan permohonan Nomor;88/PUU-XI/2013;
File Pendukung
:
28
Mar
2013
11:06 WIB
Nomor
:
7/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Pemohon : 1. Dr. Andi Muhammad Asrun S.H., M.H. 2. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230228
Kata Kunci
:
Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, Masa Jabatan Hakim Konstitusi
File Pendukung
:
13
Mar
2013
14:00 WIB
Nomor
:
74/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Mahendra Budianta; 2. Arifin. Kuasa Pemohon : Muhammad Sholeh, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231337
Kata Kunci
:
Mahkamah Konstitusi; Undang-undang Mahkamah Konstitusi; Peraturan Menteri Kesehatan No. 1871; Peraturan Menteri Kesehatan No. 339 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi; Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Pengayoman; Mahkhamah Agung-Peradilan; Pengujian Mahkamah Agung;
File Pendukung
:
03
Jan
2013
14:00 WIB
Nomor
:
53/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
    1. Pong Hardjatmo; 2. Ridwan Saidi; 3. Judilherry Justam; 4. M. Ridha; 5. Gatot Sudarto; 6. Masyarakat Hukum Indonesia (MHI)
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231320
Kata Kunci
:
Undang-undang Mahkamah Konstitusi; Partai Politik; Mahkamah Konstitusi; Pembubaran Partai Politik; Legislative Review; Kewenangan Mahkamah Konstitusi; Pembekuan Sementara Partai Politik; Sanksi Administratif;
File Pendukung
:
25
Sep
2012
10:00 WIB
Nomor
:
34/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Andi Muhammad Asrun; 2. M. Jodi Santoso; 3. Nurul Anifah.
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230606
Kata Kunci
:
Jabatan fungsional; tugas teknis administratif; jabatan karier; Panitera; wakil panitera; panitera muda; panitera pengganti; Dian Puji Simatupang; rechtsvatstellende beschikking; dwaling in een subjuectief recht; adequacy of benefit; Maruarar Siahaan; leg of normativity; supra konstitusional norm; inconstiutional latest; pangkat
File Pendukung
:
13
Sep
2012
10:00 WIB
Nomor
:
68/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
    1. Bambang Supriyanto; 2. Max Boli Sabon; 3. Eddie I. Doloksaribu; 4. Ari Lazuardi Pratama; 5. Muhammad Anshori; 6. Andriko Sugianto Otang.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230500
Kata Kunci
:
UU Nomor 8 Tahun 2011; UU Nomor 24 Tahun 2011; Mahkamah Konstitusi; Bambang Supriyanto;Max Boli Sabon; Ari Lazuardi Pratama; Eddie I. Doloksaribu; Muhammad Anshori; Andriko Sugianto Otang; Hani Adhani; Pasal 15 ayat (2) huruf b; Dikabulkan sebagian; berijazah doktor dan magister; frasa "dan magister";dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum; syarat untuk menjadi hakim konstitusi; Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1); berhak hidup sejahtera lahir dan batin;tujuan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum;open legal policy;
File Pendukung
:
21
Dec
2011
16:00 WIB
Nomor
:
69/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
    dr. Salim Alkatiri
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230463
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003; Mahkamah Konstitusi; dr. Salim Alkatiri; Pasal 10 ayat (1); Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011; Putusan Mahkamah Nomor 46/PUU-IX/2011; konstitusionalitas materi UUD 1945; bukan kewenangan Mahkamah; pilihan dari pembuat UUD 1945
File Pendukung
:
24
Nov
2011
16:00 WIB
Nomor
:
63/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
    1. Tonny Tesar; 2. Frans Sanadi
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230446
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; Mahkamah Konstitusi; Tonny Tesar; Frans Sanadi; Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya; Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011; mutatis mutandis; sifat final putusan Mahkamah
File Pendukung
:
01
Nov
2011
14:00 WIB
Nomor
:
46/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
    Pemohon : 1. Afloriano Melesen; 2. Iskandar Dabi-Dabi; 3. Junaidi Deni; 4. M. Djan Mangoda; 5. Saiman Nuang; 6. Hi. Arsad Sardan; dan 7. Demianus Ice Kuasa Pemohon : Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230856
Kata Kunci
:
Afloriano Melesen; Iskandar Dabi-Dabi; Junaidi Deni; M. Djan Mangoda; Saiman Nuang; Hi. Arsad Sardan; Demianus Ice; Andi Muhammad Asrun; pengujian; UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; pemilukada; KPU; Kabupaten; konstitusional; Pulau Morotai;
File Pendukung
:
< 1 ... 3 4 5 6 7 8 >