Rabu
08 Juli 2020, 11:00 WIB |
2020-07-08 11:00 |
0 |
6/PUU-XVIII/2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 |
1. Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin;
2. Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M;
3. Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H;
4. Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M |
Bayu Prasetio, S.H., M.Hum, dkk |
Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden
(III) |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Rabu
08 Juli 2020, 13:00 WIB |
2020-07-08 13:00 |
0 |
37/PUU-XVIII/2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 |
1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dalam hal ini diwakili oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri selaku Direktur Eksekutif;
2. Desiana Samosir;
3. Muhammad Maulana;
4. Syamsuddin Alimsyah. |
Violla Reininda, S.H., dkk. |
Perbaikan
Permohonan
(II) |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Rabu
08 Juli 2020, 13:00 WIB |
2020-07-08 13:00 |
0 |
38/PUU-XVIII/2020
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 |
Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masayarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA) |
Kurniawan Adi Nugroho, SH, dkk. |
Perbaikan
Permohonan
(II) |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Rabu
08 Juli 2020, 14:00 WIB |
2020-07-08 14:00 |
0 |
48/PUU-XVIII/2020
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 |
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem |
Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dkk |
Pemeriksaan Pendahuluan
(I) |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|