Selasa
22 Agustus 2023, 11:00 WIB |
2023-08-22 11:00 |
0 |
29/PUU-XXI/2023
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum |
I. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo (Ketua Umum) dan Dea Tunggaesti (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon I;
II. Anthony Winza Probowo, sebagai Pemohon II;
III. Danik Eka Rahmaningtyas, sebagai Pemohon III;
IV. Dedek Prayudi, sebagai Pemohon IV;
V. Mikhail Gorbachev Dom, sebagai Pemohon V |
Michael
|
Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023 dan Ahli Presiden (V) |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Selasa
22 Agustus 2023, 11:00 WIB |
2023-08-22 11:00 |
0 |
51/PUU-XXI/2023
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
|
Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal) |
Desmihardi, S.H., M.H.
M. Malik Ibrohim, S.H., M.H.
|
Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Ahli Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 dan Ahli Presiden (V) |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Selasa
22 Agustus 2023, 11:00 WIB |
2023-08-22 11:00 |
0 |
55/PUU-XXI/2023
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
|
Erman Safar (Pemohon I), Pandu Kesuma Dewangsa (Pemohon II), Emil Elestianto Dardak (Pemohon III), Ahmad Muhdlor (Pemohon IV), dan Muhammad Albarraa (Pemohon V) |
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.
M. Maulana Bungaran, SH, MH.
|
Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Ahli Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Ahli Presiden (V) |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Selasa
22 Agustus 2023, 13:30 WIB |
2023-08-22 13:30 |
0 |
78/PUU-XXI/2023
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
1. Haris Azhar (sebagai Pemohon I), 2. Fatiah Maulidiyanti (sebagai Pemohon II), 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (“YLBHI”), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (sebagai Pemohon III), dan 4. Aliansi Jurnalis Independen (“AJI”), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal (sebagai Pemohon IV) |
Mohammad Fandi, dkk. |
Pemeriksaan Pendahuluan (I) |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|