Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
08
Nov
2004
00:00 WIB
Nomor
:
068/SKLN-II/2004
Pokok Perkara
:
Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Perihal Keppres Nomor 185/M Tahun 2004 tertanggal 19 oktober 2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK Periode 1999/2004 dan Pengangkatan Anggota BPK Periode 2004/2009
Pemohon
:
    Prof Dr.Ir.Ginanjar Kartaasasmita (D P D)
Amar Putusan
:
Putusan Sela
Status
:
Sela / Provisi
Di Unduh
:
231677
Kata Kunci
:
skln
File Pendukung
:
29
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
003/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
Pemohon
:
    Dorma H. Sinaga, SH. Cs
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
231776
Kata Kunci
:
UU No. 24 Tahun 2002;Surat Utang Negara; Organization Standing; BLBI; Pasal 33 UUD 1945; tax payers; Investasi, Surat Perbendaharaan Negara, Obligasi Negara, surat berharga, surat pengakuan utang, defisit, APBN. Investasi, Surat Perbendaharaan Negara, Obligasi Negara, surat berharga, surat pengakuan utang, defisit, APBN.
File Pendukung
:
28
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
012/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pemohon
:
    Saeful Tavip. Cs
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
231404
Kata Kunci
:
Ketenagakerjaan; perburuhan; ekonomi pasar; outsourcing; buruh/pekeja; pengusaha; Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); mogok; buruh perempuan.
File Pendukung
:
21
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
055/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon
:
    Pieter Radjawane, SH
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
-
Di Unduh
:
232149
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; ; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dewan Pimpinan Cabang; Partai; perlakuan diskriminatif; penerapan hukum; lex specialis derogat lex generalle
File Pendukung
:
21
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
061/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pemohon
:
    CDR. H.R. Prabowo Surjono Drs., SH., MH.
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
232428
Kata Kunci
:
Keadilan; Peradilan; Putusan Perdamaian; Upaya hukum; Herzeine Inlands Reglement; HIR; Peninjauan Kembali; Yayasan Fatmawati; Putusan Peninjauan Kembali; rechtsvinding; Ius curia novit; Code Civil; Algemene Bepalingen van Wetgeving; Tidak dapat diterima;
File Pendukung
:
18
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
019/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pemohon
:
    APHI. Cs
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
233408
Kata Kunci
:
Advokat;APHI;Pendidikan Tinggi Hukum;Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK); Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM); Anggota TNI;Polri;Pegawai Negeri;Kesatuan Komando;Pembatasan Usia; Organisasi Advokat
File Pendukung
:
06
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
057/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    Mulyo Wibisono, MSC Dion Bambang Soebroto, MBP
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
231245
Kata Kunci
:
Demos eratiein; Demokrasi; Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia; Pemilu; Pemilihan Umum; Azas demokrasi; Kedaulatan rakyat; Orde Baru; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Sribintang Pamungkas; Calon independen
File Pendukung
:
06
Oct
2004
00:00 WIB
Nomor
:
054/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemohon
:
    Yislam Alwini, dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
232067
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 1 ayat 2 UUDNegara RI Tahun 1945; Pasal 27 ayat 1 ayat 3 UUD Negara RI Tahun; Pasal 28 C ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 3 UUD Negara RI; Pasal 28 H ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 I ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 J ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945; Kedaulatan; Partai Politik; persamaan di dalam hukum; pendaftaran pasangan;
File Pendukung
:
31
Aug
2004
00:00 WIB
Nomor
:
056/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam terhadap UUD 1945
Pemohon
:
    H. Moh. Kholiq Widiarto, SH., MH., MBA
Amar Putusan
:
Ditarik Kembali
Status
:
-
Di Unduh
:
231340
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
File Pendukung
:
31
Aug
2004
00:00 WIB
Nomor
:
005/PUU-II/2004
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
Pemohon
:
    B. Moenadjad
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
-
Di Unduh
:
231607
Kata Kunci
:
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; Boediman Moenadjad; sistim jaminan sosial; hak hidup; hak mempertahankan hidup; Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; kelalaian pembuat undang-undang; legislative omission; penyandang masalah sosi¬al; TAP MPR Nomor IV/MPR/1973; masyarakat miskin; Garis-garis Besar Haluan Negara; REPELITA II.
File Pendukung
:
< 1 2 3 4 5 ... 9 >