Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 46%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 975 25%
4 PHPKADA 1136 29%
Total3941100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
21
May
2024
16:27 WIB
Nomor
:
133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024
Pemohon
:
    Partai NasDem
Amar Putusan
:
Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
895
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024
File Pendukung
:
23
Oct
2023
11:14 WIB
Nomor
:
133/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara
:
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Pemohon
:
    Meidiantoni
Amar Putusan
:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 133/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 133/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Status
:
Ditarik Kembali
Di Unduh
:
232549
Kata Kunci
:
kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi
File Pendukung
:
15
Apr
2021
15:20 WIB
Nomor
:
133/PHP.BUP-XIX/2021
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020
Pemohon
:
  1. Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si
  2. Yohanis Uly Kale, A.Md
Amar Putusan
:
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.
Dalam Pokok Permohonan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230914
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020
File Pendukung
:
06
Aug
2019
21:02 WIB
Nomor
:
133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019
Pemohon
:
    Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
Amar Putusan
:
Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230319
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019
File Pendukung
:
11
Jan
2017
14:20 WIB
Nomor
:
133/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ir. Nizarman Aminuddin Kuasa Pemohon : Habiburokhman, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230909
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
File Pendukung
:
25
Jan
2016
17:50 WIB
Nomor
:
133/PHP.BUP-XIV/2016
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015
Pemohon
:
    1. Mateus Hamsi, S.Sos dan Drs. Paul Serak Baut, M.Si. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, Nomor Urut 3., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; 2. Drs. Gasa Maximus, M.Si dan H. Abdul Azis. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, Nomor Urut 4, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; 3. Ir. Pantas Ferdinandus dan Yohanes Dionsius Hapan. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, Nomor Urut 5, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III. Kuasa Pemohon: Makarius Paskalis Baut, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230274
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
21
Jan
2015
15:47 WIB
Nomor
:
133/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. H. Moch. Supriyadi, S.H.; 2. Khoirun Nasirin
Amar Putusan
:
Gugur
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
230410
Kata Kunci
:
Local government-Law and legislation-Indonesia; Villages-Law and legislation-Indonesia; Villages-Period-Indonesia; Pemerintah daerah-Indonesia; Undang-undang tentang Desa Tahun 2014; Kepala Desa-Masa Jabatan-Indonesia.
File Pendukung
:
21
Oct
2013
17:04 WIB
Nomor
:
133/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013
Pemohon
:
    1. Drs. H. Ibrahim, M.AP dan H. Ince A. Rifai, S.H., M.H (Pasangan Calon Nomor Urut 4) 2. H. Yusuf Ramlan, S.H., M.H dan Supaad Hadianto, S.E (Pasangan Calon Nomor Urut 7) 3. Sabirin Sanyong dan Kaujan, S.E., M.M (Pasangan Calon Nomor Urut 9) KUasa Hukum: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230321
Kata Kunci
:
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2013; Kota Tarakan;Drs.H.Ibrahim, M.AP ; H. Ince A. Rifai, S.H., M.H ;Nomor Urut 4;H. Yusuf Ramlan, S.H., M.H ;Supaad Hadianto, S.E ;Nomor Urut 7;Sabirin Sanyong ;Kaujan, S.E., M.M ;Nomor Urut 9;Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan; Ir. Sofian Raga, M.Si ;H. Khairuddin Arief Hidayat, S.E., M.Si;Nomor Urut 6;tim sukses ;coblos simetris ;Buku Panduan KPPS;politik uang;zakat;tanda gambar;KPPS; DPT; jumlah pemilih; penggelembungan
File Pendukung
:
31
Aug
2010
14:00 WIB
Nomor
:
133/PHPU.D-VIII/2010
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010
Pemohon
:
    Pemohon : H. Abu Hanifah dan Didit Srigusjaya Kuasa Pemohon : Saleh, S.H., dkk Termohon : KPU Kab. Bangka Tengah
Amar Putusan
:
Ditolak Seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230378
Kata Kunci
:
kabupaten bangka tengah; tahun 2010; abu hanifah; didit srigusjaya; kejaksaan negeri koba; bangka belitung; rekapitulasi; model DW-KWK; disdukcapil; panwaslu
File Pendukung
:
25
Nov
2009
13:00 WIB
Nomor
:
133/PUU-VII/2009
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon
:
    Pemohon 1 : Bibit S. Rianto Pemohon 2 : Chandra M. Hamzah Kuasa Pemohon : Trimoelja D. Soerjadi, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230405
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pemberhentian pimpinan KPK; pimpinan KPK berhenti; pimpinan KPK diberhentikan; setelah dijatuhi pidana; putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; extra ordinary Crimes
File Pendukung
:
1 2 >