Selasa
12 November 2019, 11:00 WIB |
2019-11-12 11:00 |
0 |
48/PUU-XVII/2019
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan |
Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk |
Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait
(V) |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Selasa
12 November 2019, 13:00 WIB |
2019-11-12 13:00 |
0 |
67/PUU-XVII/2019
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Supriyono |
|
Pemeriksaan Pendahuluan
(I) |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Selasa
12 November 2019, 14:00 WIB |
2019-11-12 14:00 |
0 |
62/PUU-XVII/2019
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 |
Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. |
|
Perbaikan
Permohonan
(II) |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|
Selasa
12 November 2019, 14:30 WIB |
2019-11-12 14:30 |
0 |
63/PUU-XVII/2019
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Parliament Responsive Forum (PAMOR) yang diwakili oleh Dayanto, S.H., M.H. selaku Direktur dan Muhammad Alfa Sikar selaku Sekretaris Jenderal |
Husen Bafaddal, S.H., M.H., dkk |
Perbaikan
Permohonan
(II) |
Tempat:
Gd. MKRI 1
Lantai 2
Tracking Perkara:
Tracking
|