Selasa, 19 Maret 2024
English
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Lembaga Negara
Pengawal Konstitusi
Beranda
Peradilan
Hakim
Perkara
Peraturan
Administrasi Umum
Unit Kerja
Beranda
Peradilan
Hakim
Perkara
Peraturan
Administrasi Umum
Unit Kerja
Peraturan
Undang Undang Dasar
Undang Undang
Perppu
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
Peraturan Daerah
Peraturan Pemerintah
Peraturan MK
Peraturan MK
Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi
Peraturan dan Keputusan Sekjen
UU Mahkamah Konstitusi
No
Tahun
Tentang
7
2020
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4
2014
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
8
2011
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
24
2003
Mahkamah Konstitusi
Anotasi UU Mahkamah Konstitusi
#
Undang-Undang
1
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
2
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
Putusan UU Mahkamah Konstitusi
No Perkara
Pokok Perkara
9/PUU-XXII/2024
Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023
8/PUU-XXII/2024
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5/PUU-XXII/2024
Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
159/PUU-XXI/2023
Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
154/PUU-XXI/2023
Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Selengkapnya
Beranda
>
Informasi Administrasi
>
Peraturan dan Keputusan Sekjen
Peraturan dan Keputusan Sekjen
Judul
Tentang
Di Unduh
File Pendukung
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52.2 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2.1 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024
285
Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2.1 Tahun 2022
Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
1071
Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2.1 Tahun 2022
Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024
6082
Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2022
Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
5131
Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022
Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
5482
Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2021
Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
6061
Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6392
Klik Disini
Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2020
Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Work From Home (WFH) Bagi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat Struktural, Fungsional, Tenaga Perbantuan TNI/Polri, PPNPN, Dan Tenaga Mancadaya Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi
21490
Klik Disini
Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020
Pelaksanaan Work From Home (WFH) Bagi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat Struktural, Fungsional, Tenaga Perbantuan TNI/Polri, PPNPN, Dan Tenaga Mancadaya Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi
20998
Klik Disini
Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020
Pelaksanaan Work From Home (WFH) Bagi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat Struktural, Fungsional, Tenaga Perbantuan Tni/Polri, Ppnpn, dan Tenaga Mancadaya Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi
20865
Klik Disini
1
2
3
>