UU Mahkamah Konstitusi
No Tahun Tentang
7 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
8 2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
24 2003 Mahkamah Konstitusi
Anotasi UU Mahkamah Konstitusi
# Undang-Undang
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
Putusan UU Mahkamah Konstitusi
No Perkara Pokok Perkara
17/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
16/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
9/PUU-XXII/2024 Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023
8/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Selengkapnya
Beranda > Informasi Administrasi > Peraturan dan Keputusan Sekjen
Peraturan dan Keputusan Sekjen
 
Judul Tentang Di Unduh File Pendukung
Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Upaya Pencegahan Penyebaran Corona VIrus Diseases 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi 21142 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 20414 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitsi 20098 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 18534 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 20329 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1b Tahun 2015 Pedoman penanganan benturan kepentingan_di lingkungan kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi 17904 Klik Disini
Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 32 Tahun 2015 Pelaksanaan Penaganan Pengaduan Pelanggaran Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 16991 Klik Disini
Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.3 Tahun 2015 Tim Penyusun Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 17035 Klik Disini
Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.1 Tahun 2015 Penunjukan Role Model Dan Agents Of Change Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 17136 Klik Disini
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.1 Tahun 2015 Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 19017 Klik Disini
< 1 2 3 >