Yth. Sdr. Aldi

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mempelajari dan mencermati pemerikasaan perkara nomor 13/PUU-XV/2017, Saudara dapat mengunduh seluruh risalah persidangan melalui tautan berikut:

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&cari=13%2FPUU-XV%2F2017

Terima kasih.

Yth. Sdr. Yanto

Terima kasih atas pertanyaannya. Perkara nomor 18/PUU-XV/2017 merupakan perkara Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setelah kami periksa, risalah sidang yang Saudara tanyakan sesuai dan tidak tertukar dengan perkara lainnya.

Risalah tersebut dapat Saudara unduh pada tautan berikut: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&cari=18%2FPUU-XV%2F2017

Terima kasih.

Yth. Sdr Praptono

Terima kasih atas pertanyaannya. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan akhir dengan putusan final dan mengikat untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain keempat kewenangan tersebut, MK mempunyai satu kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Terkait dengan pertanyaan Saudara, mengenai kewenangan MK menguji Perpu, dapat Saudara pelajari dalam Putusan MK Nomor No. 138/PUU-VIII/2009.

Terima kasih

Yth. Sdr. Yohanis E.C. Kundimgo

Terima kasih atas pertanyaannya. Saudara dapat mencermati dan mempelajari putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan nomor perkara 54/PHP.BUP-XV/2017 dengan mengunduh putusan tersebut pada laman berikut: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=2&cari=Intan+Jaya

Terima kasih.

Yth. Sdr. Suluh

Terima kasih atas pertanyaannya. Jurnal Konstitusi tidak diperjualbelikan dan dibagikan secara gratis. Setiap tahun MK menerbitkan Jurnal Konstitusi sebanyak empat kali dan sampai tahun 2017 edisi Jurnal Konstitusi yang diterbitkan oleh MK adalah Vol. 14. Kami menyarankan Saudara untuk kembali memeriksa edisi jurnal yang Saudara tanyakan. Adapun seluruh Jurnal MK dapat Saudara unduh di laman MK. Kami lampirkan pula tautan untuk mengunduh Jurnal tersebut. http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/issue/archive?issuesPage=1#issues

Terima kasih. Semoga bermanfaat.

Yth. Sdr. Sukirno

Terima kasih atas pertanyaannya. Pada pokoknya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 128/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU 6/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian norma-norma yang lain dalam UU a quo selama belum diubah atau adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur hal tersebut masih memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku hingga saat ini ada. Sehubungan dengan pertanyaan yang saudara ajukan, pada prinsipnya setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh UU dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Walau demikian sesuai dengan Pasal 58 UU MK, Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Terima kasih

Yth. Sdr. Afriansyahrezza

Terima kasih atas pertanyaannya. Seluruh putusan MK dari tahun 2003 hingga 2017 dapat Saudara unduh dan pelajari melalui laman MK, www.mahakamahkonstitusi.go.id. Di laman tersebut pula, ditampilkan rekapitulasi perkara yang telah diputus oleh MK. Kami mempersilahkan Saudara mencermati dan mempelajari lebih lanjut putusan-putusan tersebut sebagai bahan penelitian Saudara.

Terima kasih. Semoga bermanfaat.

Yth. Ica Annissa Nurbait

Terima kasih atas pertanyaannya. Majalah Konstitusi merupakan majalah yang disusun oleh Humas MK sebagai media komunikasi dan penyebarluasan informasi mengenai MK ke masyarakat. Majalah ini dicetak dan didistribusikan secara gratis.

Terima kasih.

Yth. Sdr. Sukirno

Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Saudara telah kami jawab. Saudara dapat menyimak dan mempelajari jawaban kami pada pertanyaan anda sebelumnya.

Terima kasih

Yth. Sdr Aria Caesar

Terima kasih atas pertanyaannya. Sertifikat bimtek yang Saudara maksud akan dikirim ke sekretariat APPTHI. Saudara dapat mengambilnya di tempat tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Pusat Pendidikan Pancasila melalui nomor (021) 23529000

Terima kasih.