Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pemohon:
(Front Banteng Lima)1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 2. Dra. Noviantika Nasution 3. Max Lau Siso 4. Badinkenita Sitepu 5. Lasmidara, SH

Kuasa Pemohon:
-

DPR:
Keterangan DPR RI dan Softcopy

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
54/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon:
1.Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), 2.Serikat Petani Indonesia (SPI), 3.Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), 4.Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 5.Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 6.Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 7.Aliansi Petani Indonesia (API)8.Sawit Watch 9. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHA) 10. Perserikatan Solidaritas Perempuan 11. Yayasan Pusaka 12.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 13. Institute Keadilan Global dan 14.Budi Laksana

Kuasa Pemohon:
Ecoline Situmorang, S.H. Henry David Oliver Sitorus, S.H. Riando Tambunan, S.H, B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H. M. Taufiqul Mujib, S.H. Dhona El Furqon, S.H. Muhammad Yudha Fathoni, S.H. Andi Muttaqien, S.H. Wahyu Wagiman, S.H. Zainal Abidin, S.H. Simon Fernando Tambunan, S.H. Poltak Agustinus Sinaga, S.H. Tandiono Bawor, SH. Siti Rahma, SH. Alvon Kurnia Palma, S.H. Kadir Wokanubun, S.H. Ridwan Bakar, S.H. Syamsul Munir, S.HI. Mustikal, S.H. Aliza Yuliana, S.H. Janses E. Sihaloho, S.H. Muhammad Zaimul Umam, S.H. M.H. Ridwan Darmawan, S.H. Anton Febrianto, S.H. Priadi, S.H. Arif Suherman, S.H. Ganto Almansyah, S.H. Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H Edy Halomoan Gurning, S.H. Iki Dulagin S.H., M.H Carlo Nainggolan, S.H. Fatilda Hasibuan, S.H. Eka Prasetya, S.H. Rio Arif Wicaksono, S.H. Judianto Simanjuntak, SH. Kiagus Ahmad BS, SH. Nurkholis Hidayat, S.H. Arif Maulana, S.H., M.H. Yunita, S.H. Abdul Harris Balubun, S.H.

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah. catatan: soft copy belum diserahkan

DPR:
Keterangan Tertulis DPR RI

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
50/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 ttg Jabatan Notaris Pemohon:
Kant Kamal

Kuasa Pemohon:
Tomson Situmeang, S.H. dkk

DPR:
Keterangan DPR & soft copy

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah & soft copy

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
49/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 20111 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Komarudin dan Muhammad Hafidz

Kuasa Pemohon:
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H, M.H., Bachtiar Sitanggang, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Nurul Anifah, S.H., M. Jodi Santoso, S.H.

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah Perkara: 42, 43, 45, 46 dan 58/PUU-X/2012

DPR:
Keterangan DPR & soft copy

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
45/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Norma Hukum Pasal 7 ayat 6A UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 TAhun 2011 tentang ANggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 33 Pemohon:
Yudhistira Maulana dan Hasballah Kadimin

Kuasa Pemohon:
Mukhlis Mukhtar, S.H. dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-undang No.25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Penjelasan Pasal 3 Pemohon:
H.Alias Wello,SIP (PemohonI) dan Idrus (Pemohon II)

Kuasa Pemohon:
Syamsudin Daeng Rani,SH

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait dan softcopy

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli an. Maruarar Siahaan & soft copy

DPR:
Keterangan DPR RI dan softcopy

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
48/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung Pemohon:
I Made Sudana, SH

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
44/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materiil : Pasal 9 ayat (4) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kab. Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pemohon:
H. Alias Wello, SIP dan Idrus

Kuasa Pemohon:
Syamsudin Daeng Rani, SH.

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait dan softcopy

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli an. Maruarar Siahaan & Soft Copy

DPR:
Keterangan DPR RI dan softcopy

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
47/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap UUD 1945 Pemohon:
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit.

Kuasa Pemohon:
Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., Sabinus Moa, S.H., Budiyono, S.H., Ahmad Fauzi, S.H.i., Ari Lazuardi, S.H., Andriko S.Otang, S.H., Kaspo, S.H., Surya Tjandra, S.H., LL.M., Kambusiha, S.H., Gindo L. Tobing, S.H., Saut Pangaribuan, S.H., M. Fandrian HAdistianto, S.H., Siti Rahmah, S.H.I

Pemerintah:
Keterangan dan kesimpulan pemerintah

DPR:
Keterangan DPR & soft copy

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
43/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap UUD 1945 Pemohon:
Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PEMBELA NKRI), Eddy Wesley Parulian Sibarani, S.E., Masyur Maturidi, S.T., M.Fadhlan Hagabean Nasutiaon, S.T.

Kuasa Pemohon:
Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Zenuri Makhrodji, S.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah

DPR:
Keterangan DPR RI & soft copy

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
42/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Penetapan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Batuan dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 3 Tahun 2011 tentang Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemohon:
H.R.M. Boedhi,SH.

Kuasa Pemohon:
R.Gatot Soebroto,SE,SH,MH, H.Sucahyo Ma'ruf,SH.,dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ir. Ahmad Daryoko, Ir. Kgs. Muhammad Irzan Zulpakar, dan Mukhtar Guntur Kilat

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah

DPR:
Keterangan DPR & soft copy

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
46/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhamammad Fhatoni, Akmal Fuadi, Denni

Kuasa Pemohon:
-

DPR:
Keterangan Tertulis DPR RI dan softcopy

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
41/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Perkumpulan Asosiasi Tukang Gigi Mandiri (ASTAGIRI) dan H. Hamdani Paryogo

Kuasa Pemohon:
M. Sholeh Amin, SH., M.Hum., A. Wirawan Adnan, SH., AH. Wakil Kamal, SH.MH., IIm Abdull Halim, SH., Rinni Ariany, SH., MH., Nirsam MN Makarau, SH., MH

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Keterangan dan kesimpulan Pemerintah

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
40/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemohon:
Herlina Koibur, S.Pi

Kuasa Pemohon:
Habel Rumbiak, SH, SpN.

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah dan kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
39/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pemohon:
Teguh Satya Bhakti, SH., MH

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
37/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (6) dan (6a) Undang-Undang RI No Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
M.Komarudin dan Muhammad HAfidz

Kuasa Pemohon:
Dr.A.Muhammad Asrun, S.H., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materil dan Formil Pasal 7 ayat (6) dan (6a) Undang-Undang RI No Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 22 Tahun 201,1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945 dan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 201-1- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pemohon:
Yusril Ihza Mahendra Dkk

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara- Perubahan 2012 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon:
Adi Partogi Singal Simbolon, SH

Kuasa Pemohon:
Habiburohkhman, SH

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1.Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2. Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia 3.Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam 4.Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia 5.Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam 6.Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia 7.Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah 8.Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia 9.AL Jami’yatul Washliyah 10.Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan 11. K.H. Achmad Hasyim Muzadi(SOJUPEK)12. Drs. H. Amidhan 13 Prof. Dr. Komaruddin Hidayat 14. Dr. Eggi Sudjana. SH, M.Si 15. Marwan Batubara 16. Drs. Fahmi Idris, MH 17. Moch. Iqbal Sullam 18. Drs. H. Ichwan Sam 19. Ir. H. Salahuddin Wahid 20.Nirmala Chandra Dewi M, SH 21.HM. Ali Karim OEI, SH 22. Adhi Massardi 23. Ali Mochtar Ngabalin 24. Hendri Yosodiningrat, SH 25. Laode Ida 26. Sruni Handayani 27.Juniwati T. Masgehun S 28. Nuraiman 29.Sultana Saleh 30. Marlis 31. Fauziah Silvia Thalib 32. King Faisal Sulaiman, SH. LL.M 33. Soerasa, BA 34.Mohammad Hatta 35. M. Sabil Raun 36. Edy Kuscahyanto, S.SI 37. Yudha Ilham, SH 38. Joko Wahono 39. Dwi Saputro Nugroho 40.A.M Fatwa 41. Hj. Elly Zanibar Madjid 42.Jamilah

Kuasa Pemohon:
Dr. Syaiful Bakhri, S.H. MH, Drs. Muchtar Luthfi. S.H. Sp.N, Zulhendri Hasan, S.H., MH, Dwi Putri Cahyawati. S.H., MH, Najamudin Lawing. S.H. MH., Maryogi.S.H.,MH.Hendra Muchlis. S.H., MH, Umar Husin. S.H., MH, Ferry Anka Sugandar. S.H., MH,Jurizal Dwi. S.H., MH, Noor Ansyari. S.H, Jaja Setiadijaya. S.H,Sutedjo Sapto Jalu, SH, Ibnu Sina Chandranegara. S.H dan Bachtiar. S.H

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
36/PUU-X/2012
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  

< 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177