Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Kamis, WIB	Permohonan yudicial review UUPK No. 8 Th. 1999 7 UU No. 5 Th. 1999, Ps. 24 dan Ketetapan/Putusan Hukum	Pemohon: Kokok Hadyanto Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 68/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Kamis, WIB	Pasal 113 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 116 UU Nomor 36 Tahun 2009	Pemohon: Suyanto, Drs. Iteng Achmad Surowi, Akhmad, Galih Aji Prasongko Kuasa Pemohon: R. Heri Sukrisno,SH.,MH. dkk	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 66/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Ditolak dan Tidak Dapat Diterima
Kamis, WIB	Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.	Pemohon: 1. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 2. Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Kuasa Pemohon: Ecoline Situmorang, S.H. Henry David Oliver Sitorus, S.H. Ridwan Darmawan, S.H. Riando Tambunan, S.H. Muhammad Zaimul Umam, S.H., M.H. Arif Suherman, S.H. Tumaber Manulang, S.H. Janses E. Sihaloho, S.H. B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H. Anton Febrianto, S.H. M. Taufiqul Mujib, S.H. Priadi, S.H. Dhona El Furqon, S.H.I Pemerintah: Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 65/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan terhadap Undang Undang Dasar 1945	Pemohon: H.F. Abraham Amos, S.H dan dan Johny Bakar, SH Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 63/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Pasal 40 angka 1 dan angka 2 undang-undang nomor 10 tahun 1998 ttg perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 ttg Perbankan	Pemohon: Magda Safrina, SE, MBA Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah DPR: Keterangan DPR	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 64/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Dikabulkan Sebagian
Kamis, WIB	Pengujian Atas Penjelasan Pasal Undang-Undang -Undang Nomor : 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1.Drs. H. Daria 2. H. kamaruddin Ali SH, 3. H. Al Ghazali. A. Wahid S.Ag, 4. Sui Hok 5. Kisanjaya S.Pd dan 6. Saref Kuasa Pemohon: H. Edward Arfa, SH dan M. Agung Wira Dharma, SH Pihak Terkait: Permohonan sebagai Pihak Terkait Pihak Terkait: Permohonan Uji Materiil Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pihak Terkait: Permohonan sebagai Pemohon Pihak Terkait Pihak Terkait: Permohonan Uji Materiil Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 62/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Dikabulkan
Kamis, WIB	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 116 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 12	Pemohon: Thomas Chandra Kuasa Pemohon: Ivan Sugandi dan Sriyono	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 61/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Ditarik kembali
Kamis, WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar 1945	Pemohon: Dominggus Maurits Luitnan, S.H.; Suhardi Somomoelyono, S.H., M.H.; Abdurahman Tardjo, S.H.; Paulus Pase, S.H., M.H.; TB. Mansjur Abubakar, S.H.; Umar Tuasikal, S.H., M.H.; Hj. Metiawati, S.H., M.H.; Shinta Marghiyana, S.H. Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 59/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Ditarik kembali
Kamis, WIB	Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.	Pemohon: 1.Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) 2.Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 3. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)4. Prakarsa Masyarakat Untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA) 5. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) 6. Trade Union Rights Centre (TURC) 7. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 8. Dani Setiawan Kuasa Pemohon: Ecoline Situmorang, S.H. Henry David Oliver Sitorus, S.H. Riando Tambunan, S.H. B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H. M. Zaimul Umam, S.H, M.H. Priadi, S.H. Tegar Yusuf, S.H. Janses E. Sihaloho, S.H. M. Taufiqul Mujib, S.H. Ridwan Darmawan, S.H. Anton Febrianto, S.H. Arif Suherman, S.H. Dhona El Furqon, S.H.I. Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H Pemerintah: Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 58/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Keberatan Pemohon terhadap Putusan MK No perkara 36/PHPU.D-X/2012 tanggal 4 Juni 2012 berkaitan dengan permohonan keberatan atas hasil pemilukada Kab. Gayo Lues Tahun 2012 yang telah diajukan tgl 7 Mei 2012	Pemohon: Irmawan,S.Sos.,MM dan H.Yudi Chandra Irawan, B.Sc.,SE Kuasa Pemohon: Dani G. Daneswara,SH. dkk	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Kamis, WIB	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua	Pemohon: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuasa Pemohon: - Termohon: Keterangan Tertulis Termohon (DPRP) Termohon: Permohonan Menghadirkan Pihak Terkait Termohon: Kesimpulan Jawaban/Keterangan Termohon II (Gubernur Papua) Termohon: Kesimpulan Jawaban/Keterangan Termohon II Termohon: Kesimpulan Termohon I	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 3/SKLN-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Dikabulkan
Kamis, WIB	Permohonan Pembatalan Pemilukada Kab. Maluku Tengah Tahun 2012 - 2017	Pemohon: Tim Pemenang mata hati untuk pasangan calon dr. Muhamad Makmur Tamani dan Philip Hallatu,S.Sos Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Kamis, WIB	Permohonan Uji Materi Undang-Undang Dalam Perkara Nomor : 124/Pdt.G/2010/PN.Mlg Jo. Perkara : 51/Pdt/2012/PT.Sby	Pemohon: Ko Ngai Shui Kuasa Pemohon: Guntur alia Heric	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Kamis, WIB	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	Pemohon: Jono Sihono, SH., dan M. Sinufa Zebua, SH., Kuasa Pemohon: R. Supramono, SH., Ahmad Muzaini, SH., Muhammad Ikhwan, SH., M.Hum Pemerintah: Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah Beserta softcopy	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 56/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Permohonan Uji Materiil atas Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: H. PATRICE RIO CAPELLA, S.H., AHMAD ROFIQ, S.T., Kuasa Pemohon: Effendy Syahputra, S.H. Sondang Tampubolon, S.H. Janses E Sihaloho, S.H. M. Zaimul Umam, S.H., M.H. Anton Febrianto, S.H. Adidharma Wicaksono, S.H. Muhammad Rullyandi, S.H. Tomson Situmeang, S.H. Pihak Terkait: Permohonan sebagai Pihak Terkait Pihak Terkait: Permohonan sebuah usulan konsolidasi demokrasi atas rencana putusan MK DPR: Keterangan DPR RI dan Softcopy	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 55/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Kamis, WIB	Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2012 ttg Perubahan APBNP 2012 jo UU nomor 22 Tahun 2011 ttg APBN 2012	Pemohon: Letnan Jenderal Mar. (purn) Suharto, Dr. H. Tjuk Kasturi Sukiadi dan Ali Azhar Akbar Kuasa Pemohon: M. Taufik Budiman, S.H., dkk DPR: Keterangan DPR RI dan Softcopy Pemerintah: Keterangan dan Kesimpulan Tertulis Pemerintah	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 53/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945	Pemohon: 1.Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU); 2. Partai Bulan Bintang (PBB); 3. Partai Damai Sejahtera (PDS); 4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); 5. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); 6. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); 7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI); 8. Partai Persatuan Nasional (PPN); 9. Partai Patriot; Partai Matahari Bangsa (PMB); 11. Partai PElopor; 12. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI); 13. Partai Indonesia Sejahtera (PIS); 14. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme); 15. Partai Buruh; 16. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI); 17. Partai Merdeka; 18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia); 19. Partai Pemuda Indonesia (PPI); 20. Partai Kedaulatan; 21. Partai Serikat Indonesia (PSI); 22. Partai Republik Nusantara (PRN); 23.Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kuasa Pemohon: 1. Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H.; 2. Hidayat Achyar, S.H.; 3. Jamaluddin KArim, S.H., M.H.; 4. Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.; 5. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 6. Widodo Iswantoro, S.H.; 7. Tohadi, S.H., M.Si.; 8. Abdurrahman Tardjo, S.H., M.H.; 9. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; 10. Astro P. Girsang, S.H.; 11. Jeffry Palijama, S.H.; 12. Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M.; 13. H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H.; 14. Mikael Marut, S.H.; 15. Muslim Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 16. Ismail Kamarudin Umar, S.H.; 17. D. Parlindungan Sitorus, S.H., M.S.; 18. Paskalis Da Cunha, S.H.; 19. Michael Wangge, S.H.; 20. Bambang Suroso, S.H., M.H.; 21. Syamsunar, S.H.; 22. Eliza H.Basjaruddin,SH.,MH.; 23. M. Kamal Singadirata, S.H., M.H. DPR: Keterangan DPR RI dan Softcopy	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 52/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Dikabulkan Sebagian
Kamis, WIB	Permohonan Pengujian Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1, pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pemohon: Drs. H. Zain Alkim Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Jamaluddin Karim, S.H, M.H. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum Agus Dwiwarsono, S.H., M.H. Widodo Iswantoro, S.S., S.H.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 60/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945	Pemohon: Saipul Jamil Kuasa Pemohon: 1. R.M. Tito Hananta Kusuma, SH, MM 2.Andi Faisal, SH, MH 3.Teguh Prasetyo, SH	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 57/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945	Pemohon: 1.Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 2.Yayasan Soegeng Sarjadi 3. Yuda Kusumaningsih 4. Wahyu Dinata 5. Lia Wulandari 6. Rahmi Sosiawaty 7. Khoirunnisa Nur Agustyati 8. Devi Darmawan 9. Yuristinus Oloan 10. Adriana Venny Aryani Kuasa Pemohon: Veri Junaidi, S.H., M.H., Erik Kurniawan S.H., Wahyudi Djafar, S.H. DPR: Keterangan DPR RI dan Softcopy	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 51/PUU-X/2012 (Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima

< 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 ... 85