Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang
Kamis, WIB |
Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Habiburokhman,SH,MH Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 91/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Permohonan Pengujian Norma Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi |
Pemohon: Safaruddin SH Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 90/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Kamis, WIB |
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 |
Pemohon: 1. Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M., dan Refer Harianja, S.H.,( nomor urut 2) 2. Bangkit Parulian Silaban, S.E., M.SI., dan David Pph Hutabarat, S.T., ( Nomor urut 3) 3. Banjir Simanjuntak, dan Drs. Maruhum Situmeang, B.Sc., ( nomor urut 6) Kuasa Pemohon: Raja Marudut M. Manik, S.H. M.H., Guntur Daso, S.H., Sahat Poltak Siallagan, S.H. dan Oktorian SITEPU, S.H. Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait Bawaslu: Keterangan Tertulis Bawaslu RI terkait Perkara PHPU Kepala daerah Tapanuli Utara Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait Bawaslu: Keterangan Bawaslu Pada sidang MK Perkara Nomor : 158, 160, 161/PHPU.D-XI/2013 Termohon: Kesimpulan Termohon ( KPU Kabupaten Tapanuli Utara) Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait II |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 158/PHPU.D-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Putusan Akhir |
Kamis, WIB |
Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
Pemohon: Firman Ramang Putra Kuasa Pemohon: Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H., |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 89/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. |
Pemohon: 1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) 2. Serikat Petani Indonesia (SPI)3. Farmer Initiatives For Ecological Livelihoods And Democracy (FIELD)4. Aliansi Petani Indonesia (API) 5. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)6. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)7. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) 8. Indonesia For Global Justice (IGJ)9. Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) 10. Perkumpulan Sawit Watch 11. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)12. Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Kuasa Pemohon: B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H. Priadi, S.H. Ridwan Darmawan, S.H. Anton Febrianto, S.H. Muhammad Zaimul Umam, S.H. M.H. Nurmar Koto Sitorus S.H. Ahmad Marthin Hadiwinata S.H. Muhammad Yudha Fathoni S.H. Yati Andriyani S.H. Janses E. Sihaloho, S.H. Ecoline Situmorang, S.H. Henry David Oliver Sitorus, S.H. Riando Tambunan, S.H, Arif Suherman, S.H. Dhona El Furqon, S.H. Sri Suparyati S.H., LL.M Syamsul Munir S.H. Muhnur, S.H. Pemerintah: Keterangan Presiden DPR: Keterangan DPR RI Pemerintah: Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 87/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan |
Pemohon: Perkasa Kentjana Putra Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 104/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa, SH. Denny Rudini, SH dan Kurniawan Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 88/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana |
Pemohon: Sanusi Wiradinata, MASc Kuasa Pemohon: Petrus Selestinus, SH, Nino Sukarna, SH.,MH, Sivester Nong Manis SH., Hasyim Nahumary SH., Risha Shindyani Halim, SH. |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 102/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Victor Santoso Tandiasa, SH., Denny Rudini,SH., Kurniawan (Forum Kajian Hukum dan Konstitusi) Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 86/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang - Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: I. Pimpinan Pusat Muhammadiyahyang II. AL Jami’yatul Washliyah III. Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK),IV. Perkumpylan Vanaprastha V. Drs. H. Amidhan VI. Marwan Batubara VII. Adhyaksa Dault VIII. Laode Ida IX. M. Hatta Taliwang, X. Rachmawati Soekarnoputri, XI. Drs. Fahmi Idris Kuasa Pemohon: Dr. Syaiful Bakhri, S.H. MH, Noor Ansyari, SH, Ibnu Sina Chandranegara. S.H, Bachtiar, SHdan Andy Wiyanto, SH Pemerintah: Permohonan Penundaan Sidang Pemerintah: Keterangan Pemerintah Pemerintah: Kesimpulan keterangan Presiden ( Softcopy belum diserahkan) |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 85/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Kamis, WIB |
Pengujian Pasal Undang – Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 Terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Nofrialdi. Amd EK Kuasa Pemohon: - DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 84/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
Pemohon: 1. Siti Askabul Maimanah 2. Rini Arti 3. Sungkono 4. Dwi Cahyani 5. Tan Lanny Setyawati 6. Ir Marcus Johny Ranny,MM Kuasa Pemohon: Mursid Mudiantoro,SH, Mustofa Abidin,SH dan Imam Syafi’I,SH,MH, pihak lain: Keterangan Tertulis Menteri Pekerjaan Umum Selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS pihak lain: Keterangan Ahli Pemerintah Beserta Lampiran Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah: Keterangan Dan Kesimpulan Pemerintah DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 83/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang- undang Dasar 1945 |
Pemohon: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, (Prof. Dr. Din Syamsudin dan Dr. Abdul Mu’ti M.Ed) Kuasa Pemohon: 1. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH. 9. Sudaryono, SH., M.Hum 2. Dr. Trisno Rahardjo, SH., M. Hum 10. Iwan Satriawan, SH., Mcl 3. Dr. Danang Wahyu Muhammad, SH., M.Hum 11. Muhammad Najih, SH., MH 4. Dr. Natangsa Surbakti, SH., MH 12. Aris Budi Cahyono, SH 5. Noor Ansyari. SH 13. Mujahid Latief, SH., MH 6. Ibnu Sina Chandranegara, SH 14. Iswanto, SH., M.Hum 7. Bachtiar, SH 15. Jamil Burhan, SH 8. Mochamad Iksan, SH., MH 16. Saptono Hariadi, SH (TIM MAJELIS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH) Pemerintah: Keterangan Pemerintah DPR: Keterangan DPR RI |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 82/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang No 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: RR. Kamarijah Kuasa Pemohon: Subali,SH; Tri Nur Taufan,SH; Haryati,SH |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 81/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi |
Pemohon: Herdaru Manfa Luthfie dan Fajar Kurniawan Kuasa Pemohon: Agung Pribadi, SH; Daru Supriyono, SH; Pradnanda Berbudy, SH., MH; R. Heri Sukrisno, SH., MH; Hedy C. Nugroho, SH., MH; Achmad Deva Permana, SH DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 80/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Permohonan Pengujian Pasal 6 Ayat 2C dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Pasal 28 H Ayat 1 dan 2, Pasal 33 ayat 1,3 dan 4 dan Pasal 27 |
Pemohon: dr. Salim Alkatiri Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 79/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, WIB |
Pengujian Syah tidaknya Ijazah Rektor Universitas Mulawarman. Hal ini karena bertentangan dengan UU RI No 20 Thn 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU RI No 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi |
Pemohon: Dr. Rahmat Gunawan, M.Si. Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir) |
|
Kamis, WIB |
Pengujian Undang-Undang 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden |
Pemohon: syah abdul aziis Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir) |
|
Kamis, WIB |
Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: 1) Anwar Sadat, S.T. alias Sadat bin Satim 2)Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana Kuasa Pemohon: Wahyu Wagiman, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Supriyadi W. Eddyono, S.H., Alex Argo Hernowo, S.H., Fatilda Hasibuan, SH., Judianto Simanjuntak, SH., Iki Dulagin, SH., MH., Tandiono Bawor Purbaya, SH., dan Muhnur, SH. |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 78/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, WIB |
Pengujian Pasal 67 ayat (1) sepanjang Frasa kata "tanpa hak" dan Psal 71 sepanjang frasa kata "tanpa ijin Pemerintah atau Pemerintahan Daerah" Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: H. Lukman Hakim Musta'in, SH.,M.Hum Kuasa Pemohon: Muhammad Sholeh, SH., Imam Syafi'i, SH., Samuel Hendrik Pangemanan, SH.SE., Abdul Holil, SH., Ahmad Sahid., SH., Adi Darmanto, SH |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 77/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177