Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang
Selasa, 03 Mei 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch, Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dan Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (Field) Kuasa Pemohon: B.P. Beni Dikty Sinaga, SH., dkk DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden Pihak Terkait: Permohonan menjadi Pihak Terkait an. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait an GAPKI Pemerintah: Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 1519/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 138/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Rabu, 04 Mei 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dkk Kuasa Pemohon: Andi Syafrani, SH., MCCL, dkk DPR: Keterangan DPR pihak lain: Keterangan DPD RI |
APPP Nomor : 1518/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 137/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Senin, 29 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Khorunnisa Nur Agustyati Kuasa Pemohon: Veri Junaidi, S.H., M.H., Fadli Ramadhanil, S.H., Tigor G Hutapea, S.H., Arie Muhammad Haikal, S.H., dan Armada Prasiska, S.H. Pihak Terkait: Keterangan Tambahan Pihak Terkait (KPU RI) DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 1517/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 135/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Senin, 29 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Forum Pengacara Konstitusi, dalam hal ini diwakili oleh Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH, dkk Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden |
APPP Nomor : 1516/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 134/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Rabu, 04 Mei 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Drs. Kasman Lassa, S.H. Kuasa Pemohon: Dr. Johnny Salam, SH., MH., Dr. Ridwan Tahir, SH., MH., Dr. Mohammad Tavip, SH., MH., Dr. Abdullah Iskandar, SH., MH., Harun Nyak Itam Abu, SH., MH., Saharuddin Djohas, SH., MH., Andie H. Makkasau, SH., MH., Eki Rasyid, SH., Rasyid Ruppa, SH., Dee B. Lubis, SH., MH., dan Drs. Nadjamuddin laganing, M.Pd DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden pihak lain: Keterangan DPD RI Pemerintah: Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 1514/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 136/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Selasa, 26 April 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Ir. Nizarman Aminuddin Kuasa Pemohon: M. Said Bakhrie, S.Sos., S.H., M.H., Habiburokhman, S.H., M.H., dan Munathsir Mustaman, S.H. DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Kesimpulan Presiden Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Ahli Pemerintah Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden |
APPP Nomor : 1513/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 133/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 29 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Dani Safari Effendi, Ecep Sukmanagara, Muhammad Rifki Arif, Ristian, Cecep Zamzam, Dudi Jamaludin, dan Drs. KH. Didin Sujani Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 1512/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 131/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Selasa, 03 November 2015 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Frederyk Sampepadang, Sm., Hk., Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 1511/PAN-PUU.MK/2015 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 22/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Selasa, 12 April 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Robby Abbas Kuasa Pemohon: Heru Widodo, S.H., M.Hum., Petrus P. Ell, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Rahman Ramli, S.H., Dahlan Pido, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aan Sukirman, S.H. DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1510/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 132/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Selasa, 17 Mei 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Teguh Boediyana, dr. drh. Mangku Sitepu, Drs. Dedi Setiadi, Drs. Dedi Setiadi, Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha, S.Sos., Muthowif, S.H., M.H., Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy Kuasa Pemohon: Hermawanto, S.H., M.H., Indah Saptorini, S.H., M.H., dan Dede Kusnadi, S.H., DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 1509/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 129/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Rabu, 20 Juli 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Holidin, Mulyadi, Sutarmin, Tulus Ikhlas, Edi Sanipo, Yusup Sukardi, dan M. Syahrudin Kuasa Pemohon: Gunawan Raka, S.H., M. David, S.H., Andanan Idris, S.H., Dicki Zulkarnain, S.H., Hambali, S.H., M.H., dan Sukriardi Siregar, S.H., M.H. |
APPP Nomor : 1508/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 128/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Senin, 29 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Muhammad Hafidz dan Solihin Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 1507/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 127/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Senin, 29 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Henky Setia Budhi Kuasa Pemohon: Wahyudhi Harsowiyoto, SH. dan Mario Tanasale, SH. |
APPP Nomor : 1506/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 126/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, 28 April 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Usman Hamid, Choky Risda Ramadhan, Carlos Tuah, dan Andro Supriyanto Kuasa Pemohon: Alghiffari Aqsa, S.H., dkk DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden Pihak Terkait: Keterangan Polri selaku Pihak Terkait Pihak Terkait: Kesimpulan dari Pihak Terkait (Kepolisian) Pihak Terkait: Kesimpulan dari pihak terkait (Persatuan Jaksa Indonesia)) Pemerintah: Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 1505/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Dr. H. Taufiqurrohman Syahuri, SH. Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH.; Ai Latifah, SH.; Vivi Ayunita, SH; dan M. Jodi Santoso, SH. Pemerintah: Keterangan dan Kesimpulan Presiden Pemerintah: Keterangan Presiden |
APPP Nomor : 1504/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 125/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, 14 April 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Yudhistira Maulana; Fachrurrazi; Rifa Cinnitya, SH.; dan Hamdani Kuasa Pemohon: Safaruddin, SH., Denny Agustriarman, SHI., dan Henny Naslawaty, SH. |
APPP Nomor : 1503/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 124/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Gugur |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Forum Kajian Hukum dan Konstitusi diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, SH., MH., dkk. Kuasa Pemohon: tidak ada DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 123/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Aklan Kuasa Pemohon: Muhammad Baehaqi Adam |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 121/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Berwenang |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Permohonan Pengujian Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang |
Pemohon: Nu'man Fauzi, Achiyanur Firmansyah Kuasa Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, SH.,MH., Ai Latifah Fardhiyah, SH., Vivi Ayunita Kusumandari, SH. |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 120/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 26 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Raymundus Sau Fernandes, SPT., Aloysius Kobes, S.Sos., Gabriel Y. Naisali, Rijanto, Marhaenis U.w., Moch. Usman, ST., Ade Sugiyanto, SIP., dan Dede Saeful Anwar Kuasa Pemohon: Yanuar P. Wasesa, SH., MSi., MH., Diarson Lubis, SH., Sudiyatmiko Aribowo, SH., MH., Sirra Prayuna, SH., Tanda Perdamaian Nasution, SH., Badrul Munir, S.Ag., SH., CLA., Ridwan Darmawan, SH., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH., Aziz Fahri Pasaribu, SH., Muhammad Ibnu, SH., Octianus, SH., Edison Panjaitan, SH., Magda Widjajana, SH., Philipus Tarigan, SH., dan Sandi Ebenezer Situngkir, SH., MH. |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 115/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177