Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang
Rabu, 18 Mei 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Rivai Fatsey, S.STP., MPA Kuasa Pemohon: Dudung Badrun, SH., MH. dan Maskur Husain, SH. |
APPP Nomor : 1544/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 18/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 07 Maret 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Mohamad Sabar Musman Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 1542/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 17/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 07 Maret 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Mohamad Sabar Musman Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 1541/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 16/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
permohonan Pemohon tidak dapat diterima |
Senin, 07 Maret 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Drs. Burhan Manurung, MA. Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden Pihak Terkait: Kesimpulan PT Taspen (Persero) DPR: Keterangan DPR DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1540/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 15/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Rabu, 18 Mei 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 |
Pemohon: Taem Kuasa Pemohon: Kalna Surya SIregar, S.H., dan Irwansyah Putra Saragih, S.H. |
APPP Nomor : 1539/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 14/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
|
Selasa, 10 Mei 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: Edi Pramono Kuasa Pemohon: Aristo M.A Pangaribuan, S.H., LL.M., Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., Abdul Toni, S.H., Puspa Pasaribu, S.H., Ludwig Kriekhoff, S.H., M.Kn., Syawaludin, S.E.Ak., S.H., M.E.CPMA., CA., Meddy Setiawan, S.H., Fariznaldi, S.H., Marsya Mutmainah H, S.H., Reihan Putri, S.H. Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1538/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 13/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 22 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Imam Ghozali Kuasa Pemohon: Iskandar Zulkarnaen, SH., MH. Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1537/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 12/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Rabu, 11 Januari 2017 00:00:00 WIB |
Pengajuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Dr. H. Soekarwo Kuasa Pemohon: Dr. Himawan Estu Bagijo; Ir. Dewi J. Putriatni; Makhfudz, M.Si.; Sulistyaningsih, M.H.; Cholik Hidayat, SH.; Adi Sarono, MH.; Syailendra, SH.; Hadid Manggala, SH.; dan Moch. Arifin, SH. Pemerintah: Keterangan Presiden pihak lain: Keterangan Tambahan DPD RI DPR: Keterangan DPD Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1536/PAN-PUU.MK/2017 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 11/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Selasa, 08 November 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Gugun Gunawan, Tatang Gunawan, Cepi Sopandi, Dedi Supriadi, A. Subarna Thahir, Rahmat Kusaeri, Deni Hadiansyah, Erik Roeslan Fauzi, Cecep Supriatna, Rohmat Setiawan, dan Gagan S.A. Ghani Kuasa Pemohon: - Pemerintah: Kesimpulan Presiden Pemerintah: Keterangan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1535/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 10/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 22 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Muhammad Nizar Kuasa Pemohon: Habiburokhman, SH., MH; M. Said Bakhrie, S.Sos. SH., MH.; dan Munathsir Mustaman, SH. Pemerintah: Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 1534/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 9/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 22 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Abda Khair Mufti, dkk Kuasa Pemohon: Iskandar Zulkarnaen, SH., MH. |
APPP Nomor : 1532/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 8/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Rabu, 18 Mei 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Darmili Kuasa Pemohon: Safaruddin, SH., Denny Agustriarman, SHI., Heny Naslawaty, SH., dan Arifin, SH |
APPP Nomor : 1531/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 7/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 07 Maret 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tehadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI), diwakili oleh Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo, Dr. Machfud Sidik, M.Sc., Dr. Tjip Ismail, SH., MBA., MM., Dr. Darminto Hartono, SH., L.LM., dan Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH. Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1530/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 6/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
Kamis, 10 Maret 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Mamiq Pahri, Nuraini, Fahrurrozi, dan Sapi'in Kuasa Pemohon: Abdul Wahab, S.H. dan Afdaludin, SH. |
APPP Nomor : 1528/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 5/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 14 Maret 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tehadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Kuswara, SH., MH., Daday Syarifuddin Permadi, Dadan Yusuf, Rildano, Neneng Nurlaelasari, Tety Intan Budiani, Anang, Lukky Julianti, SIP, dan Bunda Yusfida Kuasa Pemohon: Kuswara, Agustus PW. Sutrisno, SH., MH., dan Rudi Hernawan, SH. |
APPP Nomor : 1527/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 4/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Jumat, 22 Juli 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Agus Humaedi Abdilah, Muhammad Hafidz, Solihin, dan Chairul Eillen Kurniawan Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1526/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 3/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 18 Mei 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Guntur Abdurrahman,S.H., Adam Malik, S.H., Jefrinaldi, S.H., dan Farizi Fadillah, S.H. Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 2/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
|
Selasa, 17 Mei 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Edi Gunawan Sirait, Bejo, Bharum Purba, Miswan, Zahdi, Ahmad Samadi, Ahmadi, Saidah, Ponidi, Nuraini, Sukardi, Amiruddin Sitorus Pane, Wagiman Auda, Misrun, Sari, dan Muliono Kuasa Pemohon: Adi Mansar, SH., M.Hum, Deni Ardiansyah, SH., MH., Jhon Elly, SH., Guntur Rambe, SH., MH. dan Irwan Syahrizal, S.S.n., SH., MH. DPR: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Ahli Presiden an Somawijaya, SH. Pemerintah: Kesimpulan Presiden |
APPP Nomor : 1520/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 139/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Rabu, 20 April 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Erwin Arifin, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Sirra Prayuna, SH., Badrul Munir, S.Ag., SH., CLA., Ridwan Darmawan, SH., Octianus, SH., dkk Pemerintah: Kesimpulan Presiden Pemerintah: Keterangan Presiden DPR: Keterangan DPR |
APPP Nomor : 1523/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 140/PUU-XIII/2015 (Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 29 Februari 2016 00:00:00 WIB |
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) diwakili oleh Ir. Hariyadi Budi Santoso Sukamdani dan Sanny Iskandar Kuasa Pemohon: John Pieter Nazar, S.H., M.H., Drs. Zafrullah Salim, M.H., Arifin Djauhari, S.H., M.H., Siti Noorhaida, S.H., CLA., Munafrizal, S.Sos., S.H., M.Si., M.IP., LL.M., Shalahudin Suriadiredja, S.H., M.H., Joan Gracia Patricia, S.H., M.H., dan Rizki Masapan, S.H. |
APPP Nomor : 1521/PAN-PUU.MK/2016 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 1/PUU-XIV/2016 (Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177