Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Selasa,
02 Agustus 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah besrta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ropiko Paozan

Kuasa Pemohon:
Abdul Wahab, S.H. dan Afdaludin, S.H.

APPP Nomor :
1564/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
38/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Antonius Iwan Dwi Laksono

Kuasa Pemohon:
Muhammad Sholeh, S.H., dkk

APPP Nomor :
1563/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
37/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
05 April 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Anna Boentaran

Kuasa Pemohon:
Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., dkk

APPP Nomor :
1562/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
33/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Rabu,
23 Maret 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
H. Ecek Karyana,S.Kep.MH

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1561/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
36/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,
04 Agustus 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ibnu Utomo, Yuli Zulkarnain, S.Ag., dan R. Hoesnan

Kuasa Pemohon:
Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., dkk.

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait a.n DPP PPP

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis Ahli atas nama Saldi Isra

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

APPP Nomor :
1560/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
35/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
04 Agustus 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Hofni Simbiak, S.Th., Robert D. Wanggai, dan Benyamin Wayangkau, S.E.

Kuasa Pemohon:
Yance Salambauw, S.H.,M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi, S.H., Aan Sukirman, S.H. dan Dhimas Pradana, S.H.

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait dari Jhon Richard Banua, S.E.

 APPP Nomor :
1559/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
34/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Selasa,
08 Maret 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Su'ud Rusli dan H. Boyamin

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1558/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
32/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
07 Maret 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Drs. Bambang Soenarko, Enny Ambarsari, S.H., Radian Jadid, Widji Lestari, S.Psi

Kuasa Pemohon:
Edward Dewaruci, S.H., M.H., Nonot Suryono, S.H., Dwi Istiawan, S.H, Riyanto, S.H.

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1557/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
31/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
08 Juni 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muh. Samanhudi Anwar

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait a/n PGRI Pengurus Jawa Barat

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait an PGRI

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait an APPSI

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
1556/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
30/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
04 Mei 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi

Kuasa Pemohon:
Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H Supriyadi, S.H Hertanto, S.H Sidik, S.H

Pemerintah:
Keterangan dari Presiden

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
1555/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
29/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Selasa,
08 Maret 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Apolos Paulus Sroyer, Paulus Agustinus Kafiar, Thomas Rumbiak, Filep Y., Mathias Komegi, dan Edy Kawab

Kuasa Pemohon:
Habel Rumbiak, S.H., SpN, dkk.

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1554/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
28/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Jumat,
10 Juni 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dolly Hutari P., S.E. dan Sutejo

Kuasa Pemohon:
Edu Hardi Ginting, S.H., Robertus Ori Setianto, S.H., M.H., Shilviana, S.H., S.E., M.Kn., dll

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1553/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
39/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Drs. Donatus Nimbetkendik, M.TP. dan Abdul Rahman, SE.

Kuasa Pemohon:
Dr. H. Jamaluddin Rustam, SH., MH dan Mochtar Saenong, SH.

APPP Nomor :
1552/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
27/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Senin,
21 Maret 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pemohon:
Ahmad Tojiwa Ram, Wahyu Hidayat, Zulkifli Rahman, Sri Wahyuni S., Giovani, Andi Azhim Fachreza Aswal, Wahyudi Kasrul, Muhammad Afdal Yanuar, Abrar, Febri Maulana, Asrullah, dan Dewi Intan Anggraeni

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1551/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
26/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Gugur  
Senin,
20 Juni 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Firdaus, ST., MT., Drs. H. Yulius Nawawi, Ir. H. Imam Mardi Nugroho, Ir. H. A. Hasdullah, M.Si., H. Sudarno Eddi, SH., MH., dan Jamaludin Masuku, SH.

Kuasa Pemohon:
Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., M. Rudjito, S.H., LL.M., Ignatius Supriyadi, S.H., Supriyadi, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Hartanto, S.H., M. Ikhsan, S.H. Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., Prima Rinaldo, S.H., M.H.

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi pihak terkait a.n.DR. Drs. Yesaya Buiney, MM

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1550/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
25/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,
17 Maret 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati Menjadi Undang-Undang Pemohon:
H. Hasbullah, M. Syaifullah, dan Syaifudin SH.

Kuasa Pemohon:
Bob Hasan SH., MH., Nanang S. Ghozi SH., MHi., dan Teguh SH.

APPP Nomor :
1549/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
24/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
10 Mei 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Drs. Setya Novanto

Kuasa Pemohon:
Muhammad Ainul Syamsu, SH., MH., Syaefullah Hamid, SH., Hafisullah Amin Nasution, SH., dkk

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
1548/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
21/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Selasa,
03 Mei 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Drs. Setya Novanto

Kuasa Pemohon:
Muhammad Ainul Syamsu, SH., MH., Syaefullah Hamid, SH., Hafisullah Amin Nasution, SH., dkk

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan presiden

 APPP Nomor :
1547/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
20/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Selasa,
16 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Joko Handoyo, SH., Wahyudi, S.E., Rusdi Hartono, S.H., Suherman, Edi Utomo, Basuki Widodo

Kuasa Pemohon:
Andika Hendrawanto, S.H., Akhmad Soleh, S.H., W Tuhu Prasetyanto, S.H., dkk.

APPP Nomor :
1546/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
23/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
17 Februari 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Frederick Rachmat

Kuasa Pemohon:
Benny Batubara, S.H., Rinto Dani Wicaksono, S.H., Dhanajaya Wotulo, S.H., Rudy Otoluwa, S.H., dan Furqanto, S.H.

APPP Nomor :
1545/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
19/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  

< 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177