Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Abdul Bahar

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1604/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
90/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
YAPPIKA diwakili oleh Lili Hasanudin, PATTIRO diwakili oleh Maya Rostanty, PERLUDEM diwakili oleh Titi Anggraini, Muhammad Djufryhard, dan Desiana Samosir

Kuasa Pemohon:
Wahyudi Djafar, S.H., dkk.

APPP Nomor :
1603/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
77/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Munathsir Mustaman, SH. dan Achmad Safaat, SH.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1602/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
76/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Yan Anton Yoteni

Kuasa Pemohon:
Daniel Tonapa Masiku, S.H., dkk

APPP Nomor :
1601/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
75/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
24 Oktober 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Habibi, S.H., M.H

Kuasa Pemohon:
Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H., Harisan Aritonang, S.H., Jhon Elly Tumanggor, S.H., Ahmad Irwandi Lubis, S.H., Mursal Fadhilah, S.H., William Albert Zai, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Isnaldi, S.H., Didik Siswanto, S.H., Ricky Siregar, S.H., Ahmad Muthma Indra Lubis, S.H., Beni Arbi Batubara, S.H., dan Hatialum Regulina BR Silalahi, S.H.

APPP Nomor :
1600/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
74/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Selasa,
01 November 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Tjip Ismail, SH., MBA., MM., Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH., Dr. Machfud Sidik, MSc., Drs. RM. Sigid Edi Sutomo, dan Dr. Darminto Hartono, SH., LLM.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1599/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
73/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
24 Januari 2017
00:00:00 WIB		 Pengujian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Nuih Herpiandi

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1598/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
72/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Senin,
03 Oktober 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Drs. Hi. Rusli Habibie, MAP

Kuasa Pemohon:
Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Meyke Camaru, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aan Sukirman, S.H.

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait (BBHA PDIP)

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Keterangan presiden

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait an Indrawanto Hasan

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait an Hana Hasanah dan Tonny

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

 APPP Nomor :
1597/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
71/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Rabu,
14 September 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Tonin Tachta Singarimbun

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1596/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
70/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
14 September 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Imam B. Prasodjo, Ph.D., Andy F. Noya, Rulany Sigar, S.PdMus, M.A.

Kuasa Pemohon:
Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Munafrizal, S.H., S.Sos, LL.M., M.IP., M.Si., Ahmad Irawan, S.H., RM. Maheswara Prabandono, S.H., dan Muh. Salman Darwis, S.H, M.H.Li

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR RI

 APPP Nomor :
1595/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
69/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
14 September 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
Muhammad Zainal Arifin, S.H.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1594/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
68/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
14 September 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Drh. Khairul Daulay

Kuasa Pemohon:
Sahat Tambunan, S.H., Ilham Sukmana, S.H., Anwar Tanjung, S.H., M.H., dan Pereddi Sihombing, S.H., M.H.

APPP Nomor :
1593/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
67/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Rabu,
14 September 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yang dalam hal ini diwakili oleh Achmad Saifudin Firdaus, Bayu Segara, Kurniawan, Okta Heriawan, Syaugi Pratama, Lintar Fauzi

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1592/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
66/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Rabu,
14 September 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H. dan Badan Ekesekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, diwakili oleh Andi Hugeng

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1591/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
65/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
06 Oktober 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Basuki Tjahaja Purnama

Kuasa Pemohon:
-

Pihak Terkait:
Permohonan PT an. Advokat Cinta Tanah Air (ACTA)

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli PT an. Masykurudin Hafids dan Syaiful Bakhri

DPR:
Keterangan DPR

Pihak Terkait:
Kesimpulan

Pemerintah:
Keterangan Presiden

 APPP Nomor :
1590/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
60/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Senin,
19 September 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ahmad Irawan

Kuasa Pemohon:
Samsul Arifin, S.H., M.H., Dading Kalbuadi, S.H., M.Kn., Slamet Santoso, S.H., dan Rahim Bin Lasupu, S.H.

APPP Nomor :
1589/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
64/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
17 November 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
DPP SBSI diwakili oleh Prof. Muchtar Pakpahan sebagai Ketum dan Andi Naja FP Paraga sebagai Sekjen; KSPI diwakili oleh Muhammad Said Iqbal sebagai Presiden dan Muhammad Rusdi sebagai Sekjen; KSPSI Cabang Karawang diwakili oleh Ferry Nuvanti sebagai Ketua dan Agus Jemat sebagai Sekretaris; DPP PB diwakili oleh Sony Pujisasono sebagai Ketum dan Markus Tiow sebagai Sekjen

Kuasa Pemohon:
Agus Supriyadi, SH., MH., dkk

APPP Nomor :
1588/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
63/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
14 September 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Alem Febri Sonni, S.Sos., M.Si. 2. Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos., M.Si. 3. Achmad Zamzami, S.E., M.M. 4. Arie Andyka, S.H. 5. Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMII) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan, diwakili oleh Muh. Ashry Sallatu, SIP, M.Si.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1587/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
62/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
14 September 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Naftalia, dan Deni Daniel

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1586/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
61/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
14 September 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Leni Indrawati, Hariyanto, dan Wahyu Mulyana Putra

Kuasa Pemohon:
M. Philipus Tarigan, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag, M.H., Ridwan Darmawan, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Afde Randy Ginting, S.H.

APPP Nomor :
1585/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
59/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  

< 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177