Nomor

:

34/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230076

Kata Kunci

:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, SMS, WEB Server, menciderai rasa keadilan, sense of justice, pencari keadilan, yustitiabelen, inkonstitusional tanpa syarat, konstitusional bersyarat, Badan Kepegawaian Negara, BKN, kenaikan pangkat saksi, Mendiknas, PTUN, Permintaan Peninjauan Kembali, litest finiri oportet

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

21/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230334

Kata Kunci

:

UU Hukum Acara Pidana; Peninjauan Kembali; Peninjauan Kembali hanya oleh ahli warisnya; Peninjauan Kembali hanya diajukan 1 (satu) kali; novum; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencari dan mendapatkan keadilan; tes DNA; tes kebohongan; pembuktian materiil

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

4/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

229999

Kata Kunci

:

UU Nomor 14 Tahun 2003; Kabupaten Tambrauw; Papua Barat; Distrik Moraid; Rudy Alfonso; Heru Widodo; Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

105/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

229949

Kata Kunci

:

Pembentukan kabupaten; Tembrauw; Papua barat; Kabupaten serong; Kabupaten manokwari; Distrik; Masyarakat adat; Suku; Maurits Major; Ditolak

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

54/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230052

Kata Kunci

:

Pengujian; konstitusional; legal standing; pemerintah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Administrasi Kependudukan; Komisi Perlindungan Anak Indonesia; KPAI; Yayasan Kampus Diakonia Modern; Yayasan Elsafan; Yayasan Komunitas Sahabat Anak Jakarta; Yayasan Atma; Yayasan SOS Desa Taruna Indonesia; Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia (Peran Indonesia); Provinsi Sumatera Utara; Darwinah; Kasidin; Hartini; Darsinah; Jaringan Kerja Peduli Akta Kelahiran; kewarganegaraan; hak asasi manusia; perlindungan; pendidikan; akta kelahiran; hak anak; Perlindungan Anak; pencatatan sipil; kelahiran; status hukum; penduduk; wilayah; stelsel aktif; warga negara; identitas;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

Nomor 9/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (1) [yang sebenarnya Pasal 1 angka 1] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) terhadap Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditarik Kembali

Status

:

Ditarik Kembali

Di Unduh

:

229854

Kata Kunci

:

Yudha Indraparja;UU Nomor 40 Tahun 2009; Kepemudaan;Penarikan Kembali

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

102/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230042

Kata Kunci

:

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; Pra Peradilan; Pengadilan Negeri; Penetapan Tersangka; Penuntutan Tersangka; Penangkapan Tidak sah; Diskriminatif; Penyidik; Penuntut Umum; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

78/PUU-XI/2013

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

229995

Kata Kunci

:

UU 8 Tahun 1981; KUHAP; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Pasal 82 ayat (1) huruf b; Pasal 82 ayat (1) huruf c, Pasal 82 ayat (1) huruf d; Anwar Sadat; Sadat bin Satim; WALHI; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia; Perkumpulan Masyarakat Untuk Pembaharuan Peradilan Pidana; Anggara; Syahrial Martanto Wiryawan; praperadilan; hukum acara pidana; upaya paksa; Ogan Ilir; PTPN VII Cinta Manis; konflik perkebunan; Polda Sumatera Selatan; permohonan praperadilan; hak asasi manusia dalam pidana; ketertiban dan ketentraman; ketidakpastian hukum KUHAP; kebebasan badan untuk bergerak; freedom of bodily movement; penahanan paksa; lack of control; pengawasan terhadap tindakan kepolisian; sahnya penangkapan dan penahanan; lembaga swadaya masyarakat; LSM; Herziene Inlandsche Reglement; HIR;

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

2/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230031

Kata Kunci

:

Mahkamah Konstitusi; UU 4/2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014; syarat hakim konstitusi; hakim konstitusi; Panel Ahli; Komisi Yudisial; Mahkamah Agung; DPR; Presiden; Kode Etik

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

1/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230120

Kata Kunci

:

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H, M.H.Dkk; Mahkamah Konstitusi; UU 4/2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014; syarat hakim konstitusi; hakim konstitusi; Panel Ahli; Komisi Yudisial; Mahkamah Agung; DPR; Presiden; Kode Etik

File Pendukung

:

Klik Disini