Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
03
Apr
2014
16:39 WIB
Nomor
:
24/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    PT Indikator Politik Indonesia sebagai Pemohon I sampai dengan para Pemohon V Kuasa Pemohon: Andi Syafrani, S.H., MCCL., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230045
Kata Kunci
:
Election Law-Indonesia; Elections-Indonesia-2014; Political participation-Indonesia; Civil rights; Freedom of information; Election forecasting-Indonesia; Public opinion polls; Voting research; Quick Count; Constitutional; UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pengumuman Hasil Jajak Survei Pemilu; Pengumuman Hasil Jajak Pendapat tentang Pemilu; Dilarang Pada Masa Tenang; Pengumuman dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara; quick count; pengumuman hasil survei tidak dilarang; freedom of information; jajak pendapat atau survei adalah ilmu; ilmu penelitian publik; quick count harus independen; pengumuman quick count pada masa tenang tidak bertentangan dengan UUD
File Pendukung
:
03
Apr
2014
15:55 WIB
Nomor
:
100/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Basuki Agus Suparno sebagai Pemohon I sampai dengan Para Pemohon X Kuasa Pemohon: TM. Lutfi Yazid, S.H.,LLM., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230361
Kata Kunci
:
Pancasila, Civics-Indonesia, Ideology-Indonesia, Philosophiche grondslaag, Nasionalism-Indonesia, Politics parties-law and legislation, Judicial review-Indonesia, Constitutional law-Indonesia, Constitutional Courts-Indonesia, Indonesia-politics and government-20th century, Indonesia-Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2009-2014, Concurring opinion-Arief Hidayat, Dissenting opinion-Patrialis Akbar, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ideologi politik, Identitas nasional, Sistem pendidikan Nasional Pancasila, Pendidikan Politik, Empat pilar berbangsa dan bernegara, Hukum Tata Negara, Partai Politik-Undang-Undang dan peraturan, Indonesia-Politik dan pemerintahan-Abad ke-20, Alasan berbeda-Putusan Mahkamah Konstitusi-Arief Hidayat, Pendapat berbeda-Putusan Mahkamah Konstitusi-Patrialis Akbar, Taufik Kiemas, 1942-2013.
File Pendukung
:
03
Apr
2014
15:40 WIB
Nomor
:
32/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Jaka Irwanta, S.E sebagai Pemohon I sampai dengan para Pemohon IV Kuasa Pemohon: Dr. Mohammad Arif Setiawan, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230123
Kata Kunci
:
Insurance; Usaha perasuransian;Usaha bersama;Revrisond baswir; Perusahaan asuransi;kerugian; Demokrasi ekonomi;Asas kekeluargaan;Jasa usaha; asas kebersamaan; perusahaan perseroan; asuransi jiwa bersama; tenggang waktu pembuatan undang-undang; diatur lebih lanjut
File Pendukung
:
03
Apr
2014
15:30 WIB
Nomor
:
31/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Ramdansyah, S.S., S.Sos.,S.H., MKM
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230146
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Penyelenggara Pemilihan Umum;Ramdansyah; DKPP; KPU, Bawaslu; Election law-Indonesia, Local Elections-Indonesia-Jakarta-2012, Election Monitoring-Indonesia, General Elections Supervisory Body-Indonesia, Local Elections Supervisory Committee-Jakarta-Indonesia, The Elections Organizers Ethics Council-Indonesia,Dismissal-2012, The Elections Organizers Ethics Council-Indonesia-Decision-2013, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah
File Pendukung
:
27
Mar
2014
17:10 WIB
Nomor
:
174/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013
Pemohon
:
    Musdalifah, S.E. dan Drs. Syaiful Syafri, M.M.sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 5 Kuasa Pemohon: Henry David Oliver, S.H.,dkk
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
229916
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; Kabupaten Deli Serdang;Provinsi Sumatera Utara;Tahun 2013; Musdalifah,SE;Drs.Syaiful Syafri, M.M.; Nomor Urut 5;Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;Ashari Tambunan;H. Zainuddin Mars;Nomor Urut 1;DPT;PPS;PPK;KPU;Rekapitulasi;terstruktur; sistematis; masif
File Pendukung
:
27
Mar
2014
16:55 WIB
Nomor
:
173/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013
Pemohon
:
    H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 1 Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra., dkk
Amar Putusan
:
Putusan Akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
229901
Kata Kunci
:
Election law-Indonesia-Cases; Local elections-Indonesia-Deli Serdang (Kabupaten); Contested elections-Indonesia; Vote Counting; Elections-corrupt practices-Indonesia-Deli Serdang; Local government-Indonesia; Hukum Pemilihan Umum-Indonesia; Pemilihan Umum Kepala Daerah-Indonesia-Deli Serdang; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
File Pendukung
:
27
Mar
2014
16:10 WIB
Nomor
:
73/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Yayasan Pelestari Bangsal Patalon sebagai Pemohon I dan para Pemohon II s.d Pemohon VIII. Kuasa Pemohon: Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230115
Kata Kunci
:
Surakarta; kartasura; handarbeni; provinsi; Politics and government; Social conditions; social life and customs; Penggabungan Daerah; Provinsi; Jawa Tengah; Pelestarian budaya; lembaga hukum; daerah istimewa; karesidenan; pemerintahan daerah; kewenangan; abdi dalem; yayasan; Wirjono Projodikoro; legal policy; Kasunanan; perjanjian giyanti; perjanjian salatiga; kesultanan; njowo; piagam kedudukan; susuhunan; mangkunegoro; otonomi khusus; eigendom
File Pendukung
:
27
Mar
2014
16:00 WIB
Nomor
:
63/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. G.R.Ay. Koes Isbandiyah sebagai Pemohon I; 2. KP. Eddy S. Wirabhumi, S.H.,M.M sebagai Pemohon II. Kuasa Pemohon: Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.,dkk
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
230017
Kata Kunci
:
Pembentukan Provinsi; Jawa Tengah; Koes Isbandiyah;Keraton surakarta;Daerah istimewa;Surakarta;Pemerintah kota; Pelestarian budaya jawa;Paku buwono XII;Budaya jawa; Status Hukum; kasunanan
File Pendukung
:
26
Mar
2014
16:25 WIB
Nomor
:
13/PUU-XII/2014
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Habiburokhman, SH., MH
Amar Putusan
:
Tidak Berwenang
Status
:
Tidak Berwenang
Di Unduh
:
230003
Kata Kunci
:
Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, Wapres
File Pendukung
:
26
Mar
2014
16:17 WIB
Nomor
:
83/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Siti Askabul Maimanah sebagai Pemohon I; 2. Rini Arti sebagai Pemohon II; 3. Sungkono sebagai Pemohon III; 4. Dwi Cahyani sebagai Pemohon IV; 5. Tan Lanny Setyawati sebagai Pemohon V; 6. Ir Marcus Johny Ranny,MM sebagai Pemohon IV. Kuasa Pemohon: Mursid Mudiantoro,S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230621
Kata Kunci
:
APBN; Lumpur Sidoarjo; PT Lapindo Brantas; korban lumpur; APBNP Tahun 2013; BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo);
File Pendukung
:
< 1 ... 229 230 231 232 233 234 235 ... 386 >