Rabu, 11 Desember 2019 | 11:02 WIB
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Rabu, 11 Desember 2019 | 11:15 WIB
Pasal 7 Ayat (2) Huruf E
Rabu, 23 Oktober 2019 | 10:00 WIB
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dpr-Dprd Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019
File PDF   |  
Senin, 07 Oktober 2019 | 14:00 WIB
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dpr-Dprd Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019
File PDF   |  
Rabu, 11 Desember 2019 | 09:04 WIB
Keberatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Selatan
Rabu, 11 Desember 2019 | 09:04 WIB
Keberatan Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Selatan
2017-12-18 | 22:00:41 WIB
Nomor Perkara : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
2018-03-19 | 13:27:13 WIB
Nomor Perkara : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Pengumuman ::: Daftar Perkara Pemeriksaan Lanjut Panel I,II & III PHPU Legislatif Tahun 2019 ::: Ikuti Live Persidangan PHPU Legislatif Tahun 2019 Dikanal Youtube Mahkamah Konstitusi ::: Informasi/Data yang tersedia di laman (website) Mahkamah Konstitusi dapat di unduh (download) secara gratis ::: Hasil Penilaian Tahap II Proposal Penelitian Kompetitif Kerjasama MK dengan FH Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 ::: The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS)
Jadwal Sidang

Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Ming
Sidang
Putusan
Keduanya
L
Libur
Rabu, 11 Desember 2019 | 17:22 WIB
Jakarta, Humas Mkri &Ndash; Mahkamah Konstitusi (Mk) Mendapatkan Predikat Pelayanan Prima Dan Sangat Baik Pada Hasil Evaluasi ...
Rabu, 11 Desember 2019 | 17:05 WIB
Jakarta, Humas Mkri &Ndash; Seorang Mantan Narapidana Harus Menunggu Jeda Waktu Lima Tahun Setelah Melewati Masa Pidana Penjara Dan ...
Rabu, 11 Desember 2019 | 16:57 WIB
Jakarta, Humas Mkri &Ndash; Mahkamah Konstitusi (Mk) Menyatakan Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-Undang Kuh Perdata, ...