Nomor Perkara

:

11/PUU-XVIII/2020

Pokok Perkara

:

Pengujian Frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Di Unduh

:

4

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

7/PUU-XVIII/2020

Pokok Perkara

:

Pengujian Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945

Di Unduh

:

5

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

13/PUU-XVIII/2020

Pokok Perkara

:

Pengujian Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

Di Unduh

:

63

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

9/PUU-XVIII/2020

Pokok Perkara

:

Pengujian Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945

Di Unduh

:

87

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

12/PUU-XVIII/2020

Pokok Perkara

:

Pengujian Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Di Unduh

:

27

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

25/PUU-XVIII/2020

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945

Di Unduh

:

23

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

35/PUU-XVII/2019

Pokok Perkara

:

Pengujian Frasa dalam Konsiderans bagian “Menimbang” yang menyatakan, “bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Bagian Penjelasan I (Umum) paragraf 7 dan 8 yang menyatakan, “Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (Act of Free Choice) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat terhadap Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Di Unduh

:

83

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

52/PUU-XVI/2018

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Di Unduh

:

621

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

59/PUU-XVI/2018

Pokok Perkara

:

Pengujian Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Di Unduh

:

595

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

58/PUU-XVII/2019

Pokok Perkara

:

Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemgganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Di Unduh

:

322

File Pendukung

:

Klik Disini