Nomor |
Tahun |
Tentang |
Keterangan |
1 |
1966 |
BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA |
-
|
24 |
1960 |
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI |
-
|
16 |
1960 |
BEBERAPA PERUBAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA |
-
|
10 |
1960 |
PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN, JIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI, ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN |
-
|
4 |
1960 |
PERAIRAN INDONESIA |
-
|
2 |
1960 |
PERGUDANGAN |
-
|
1 |
1960 |
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) YANG DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 156) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI |
-
|
23 |
1959 |
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1957
(LEMBARAN NEGARA NO. 160 TAHUN 1957) DAN
PENETAPAN KEADAAN BAHAYA
|
-
|
21 |
1959 |
MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI |
-
|
2 |
2007 |
PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA |
-
|