UU Mahkamah Konstitusi
No Tahun Tentang
7 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
8 2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
24 2003 Mahkamah Konstitusi
Anotasi UU Mahkamah Konstitusi
# Undang-Undang
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
Putusan UU Mahkamah Konstitusi
No Perkara Pokok Perkara
17/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
16/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
9/PUU-XXII/2024 Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023
8/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Selengkapnya
Beranda > Informasi Administrasi > PERATURAN DAERAH
 
Nomor Tahun Tentang Keterangan
8 2005 TARIF DASAR DAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROPINSI KELAS EKONOMI MENGGUNAKAN MOBIL BUS UMUM DI PROPINSI JAWA TIMUR -
8 2005 TARIF DASAR DAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROPINSI KELAS EKONOMI MENGGUNAKAN MOBIL BUS UMUM DI PROPINSI JAWA TIMUR -
23 2001 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH -
21 2001 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH -
20 2001 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH -
19 2001 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH -
7 2005 TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERA/BESAR LINTAS KABUPATEN/KOTA Dl WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR -
5 2005 PENETAPAN SEMENTARA BAGIAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI PASAL 25/29 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Dl JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005 -
4 2005 PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH -
3 2005 PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR TERLETAK Dl Jl. RAYA TLOGO MAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG KEPADA KP-RI" ANACARDIUM" DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN CARA SEWA -
< 1 ... 666 667 668 669 670 671 672 ... 707 >