UU Mahkamah Konstitusi
No Tahun Tentang
7 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
8 2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
24 2003 Mahkamah Konstitusi
Anotasi UU Mahkamah Konstitusi
# Undang-Undang
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
Putusan UU Mahkamah Konstitusi
No Perkara Pokok Perkara
17/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
16/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
9/PUU-XXII/2024 Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023
8/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Selengkapnya
Beranda > Informasi Administrasi > PERATURAN MENTERI
 
Nomor Tahun Tentang Keterangan
SK.3826/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE IV TAHUN 2006 – 2010 ATAS NAMA PT. WAHANA SARI SAKTI PROVINSI SULAWESI TENGAH -
SK.3825/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II (2006 – 2010) ATAS NAMA PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA PROVINSI RIAU -
SK.3822/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE I TAHUN 2005 – 2009 ATAS NAMA KOPERASI MANDAU TALAWANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH -
SK.3821/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE II TAHUN 2006 – 2010 ATAS NAMA PT. SARANA PIRANTI UTAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH -
SK. 3820/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO. 82/KPTS-IV/1997 TANGGAL 6 FEBRUARI 1997 TENTANG PENGESAHAAN RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN YANG MELIPUTI SELURUH JANGKA WAKTU PENGUSAHAAN HUTAN (SEMENTARA) ATAS NAMA PT. AUSTRAL BYNA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH -
SK. 3819/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE III TAHUN 2003 – 2007 ATAS NAMA PT. PANAMBANGAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR -
SK. 3774/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (RKLUPHHK) PADA HUTAN TANAMAN PERIODE 2004 - 2008 ATAS NAMA PT. BUMI ANDALAS PERMAI PROVINSI SUMATERA SELATAN -
SK. 3773/MENHUT-VI/BRPHP/2006 2006 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (RKLUPHHK) PADA HUTAN TANAMAN PERIODE 2004 - 2008 ATAS NAMA PT. BUMI MEKAR HIJAU ATAS NAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN -
40 2006 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL -
38 2006 PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN GURU BESAR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS -
< 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 ... 112 >