UU Mahkamah Konstitusi
No Tahun Tentang
7 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
8 2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
24 2003 Mahkamah Konstitusi
Anotasi UU Mahkamah Konstitusi
# Undang-Undang
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
Putusan UU Mahkamah Konstitusi
No Perkara Pokok Perkara
17/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
16/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
9/PUU-XXII/2024 Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023
8/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Selengkapnya
Beranda > Informasi Administrasi > PERATURAN MENTERI
 
Nomor Tahun Tentang Keterangan
1 2005 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA -
355 2005 PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2006 -
60/KMK.01/2002 2002 PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR KERTAS TETRA (TETRA PAPERS) PADA BUKU TARIP BEA MASUK INDONESIA -
45 /KMK.06/2003 2003 PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK -
252/KM.1/UP.11/2006 2006 MUTASI PARA PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DEPARTEMEN KEUANGAN -
KEP- 163/KM.6/2006 2006 PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI SPM/MENGUJI SPP DAN BENDAHARA PENGELUARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT PROGRAM EKS KLBI, SUBSIDI BUNGA KREDIT KETAHANAN PANGAN (KKP), DAN PENJAMINAN KKP -
Kep.140/KM.6/2006 2006 PERHITUNGAN RAMPUNG (DEFINITIF) PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) TABUNGAN WAJIB PERUMAHAN PNS TAHUN ANGGARAN 2005 -
Kep.139/KM.6/2006 2006 PERHITUNGAN RAMPUNG (DEFINITIF) PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) 10% GAJI POLRI DAN PNS POLRI SERTA 2% GAJI TERUSAN POLRI DAN PNS POLRI TAHUN ANGGARAN 2005 -
Kep 138/KM.6/2006 2006 PERHITUNGAN RAMPUNG (DEFINITIF) PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) 10% GAJI PNS PUSAT/DAERAH, 2% GAJI TERUSAN PNS PUSAT/DAERAH DAN IURAN ASURANSI KESEHATAN PROPINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2006 -
107/MPP/Kep/2/1998 1998 KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PASAR MODERN -
< 1 ... 62 63 64 65 66 67 68 ... 112 >