UU Mahkamah Konstitusi
No Tahun Tentang
7 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
8 2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
24 2003 Mahkamah Konstitusi
Anotasi UU Mahkamah Konstitusi
# Undang-Undang
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
Putusan UU Mahkamah Konstitusi
No Perkara Pokok Perkara
17/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
16/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
9/PUU-XXII/2024 Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023
8/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Selengkapnya
Beranda > Informasi Administrasi > PERATURAN MENTERI
 
Nomor Tahun Tentang Keterangan
01 2009 HARGAJUALECERANBAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK TANAH (KEROSENE), BENSIN PREMIUM, DAN MINYAK SOLAR (GAS OIL) UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, USAHA KECIL, USAHA PERIYaNAN, TRANSPORTASI, DAN PELAYANAN UMUM -
01 2009 HARGAJUALECERANBAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK TANAH (KEROSENE), BENSIN PREMIUM, DAN MINYAK SOLAR (GAS OIL) UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, USAHA KECIL, USAHA PERIYaNAN, TRANSPORTASI, DAN PELAYANAN UMUM -
2478 K/30/MEM/2009 2009 PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH SUOH - SEKINCAU, KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG -
2478 K/30/MEM/2009 2009 PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH SUOH - SEKINCAU, KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG -
1944 K/30/MEM/2009 2009 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009 -
1246 K/l2/MEM/2009 2009 HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2009 -
1203 K/10/MEM/2009 2009 PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA DIREKTWR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI -
1110 K/10/MEM/2009 2009 IZIN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK -
1086 K/30/MEM/2009 2009 PENETAPAN WllAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH LIKI PINANGAWAN MUARALABOH, KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT -
0911 K/13/MEM/2009 2009 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2761 K/13/MEM/2008 TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI, BENTUK KONTRAK KERJA SAMA DAN KETENTUAN POKOK KONTRAK KERJA SAMA (TERM AND CONDITION) SERTA MEKANISME PENAWARAN WILAYAH KERJA DALAM PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUM1 PERIODE II TAHUN 2008 -
< 1 ... 49 50 51 52 53 54 55 ... 112 >