Nomor |
Tahun |
Tentang |
Keterangan |
33 |
2009 |
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2010 |
-
|
26 |
2009 |
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS |
-
|
25 |
2009 |
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR
KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN |
-
|
23 |
2009 |
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KURIKULUM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS BIDANG MINERAL DAN BATUBARA |
-
|
21 |
2009 |
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL DAN
SEKRETARIAT SUB UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
-
|
18 |
2009 |
TATA CARA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA |
-
|
17 |
2009 |
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI LUMINER SEBAGAI STANDAR WAJIB |
-
|
16 |
2009 |
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI PEMUTUS SIRKIT
ARUS SISA TANPA PROTEKSI ARUS LEBIH TERPADU UNTUK PEMAKAIAN RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA (RCCB) SEBAGAI STANDAR WAJIB |
-
|
15 |
2009 |
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
MENGENAI PERLENGKAPAN-KENDALI LAMPU SEBAGAI STANDAR WAJIB |
-
|
14 |
2009 |
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL |
-
|