Nomor |
Tahun |
Tentang |
Keterangan |
36 |
2008 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 |
-
|
34 |
2008 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI
DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570.05-317 TAHUN 2007-
NOMOR 298/KMK.07/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH
YANG MENGHAMBAT INVESTASI |
-
|
32 |
2008 |
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 |
-
|
31 |
2008 |
PENETAPAN KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN ROKAN HULU SEBAGAI
DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DARI SUMUR-SUMUR BLOK LANGGAK |
-
|
30 |
2008 |
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA |
-
|
29 |
2008 |
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI DAERAH |
-
|
28 |
2008 |
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH |
-
|
27 |
2008 |
PENETAPAN KABUPATEN NATUNA SEBAGAI DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI
DARI LAPANGAN UDANG DAN LAPANGAN KERISI |
-
|
26 |
2008 |
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK, KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM
DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 |
-
|
25 |
2008 |
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN DALAM NEGERI |
-
|