Nomor |
Tahun |
Tentang |
Keterangan |
45 |
2008 |
POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
-
|
41 |
2008 |
BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH |
-
|
44 |
2008 |
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2009 |
-
|
43 |
2008 |
BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH |
-
|
42 |
2008 |
BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN
KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH |
-
|
40 |
2008 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26
TAHUN 2008 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM
TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008 |
-
|
29 |
2006 |
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
|
-
|
39 |
2009 |
PEDOMAN UMUM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI |
-
|
38 |
2008 |
PENERIMAAN DAN PEMBERIAN
BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DARI DAN KEPADA PIHAK ASING |
-
|
37 |
2008 |
RUMPUN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF
PEMERINTAHAN DAERAH |
-
|