UU Mahkamah Konstitusi
No Tahun Tentang
7 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
8 2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
24 2003 Mahkamah Konstitusi
Anotasi UU Mahkamah Konstitusi
# Undang-Undang
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
Putusan UU Mahkamah Konstitusi
No Perkara Pokok Perkara
17/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
16/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
9/PUU-XXII/2024 Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023
8/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Selengkapnya
Beranda > Informasi Administrasi > PERATURAN PRESIDEN
 
Nomor Tahun Tentang Keterangan
26 2012 Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional -
24 2012 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People’s Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat China Untuk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan) Beserta Protokolnya -
23 2012 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Zimbabwe For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gains (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Zimbabwe Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Keuntungan Pemindahtanganan Harta) -
21 2012 Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Dan Kerja Sama Menyeluruh Antara Republik Indonesia, Di Satu Pihak, Dan Komunitas Eropa Beserta Negara-Negara Anggotanya, Di Pihak Lainnya (Framework Agreement On Comprehensive Partnership And Cooperation Between The Republic Of Indonesia, Of The One Part, And The European Community And Its Member States, Of The Other Part) -
20 2012 Pengesahan Agreement On The Privileges And Immunities Of The Association Of Southeast Asian Nations (Persetujuan Tentang Keistimewaan Dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) -
19 2012 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Croatia For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income) -
18 2012 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan) -
17 2012 Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden -
16 2012 Rencana Umum Penanaman Modal -
15 2012 Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu -
< 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 86 >