THAILAND, HUMAS MKRI - Dalam penyelenggaraan Kongres ke-6 AACC di Bangkok, Thailand pada 18-19 September 2024, delegasi Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, juga turut menghadiri pertemuan Board of Members Meeting sebagai forum tertinggi untuk pengambilan keputusan di organisasi AACC (Association of Asian Constitutional Courts).
Pertemuan yang mengambil lokasi di lantai 29, Gedung pertemuan Hotel Atheene Luxury Bangkok tersebut dimulai tepat pukul 09.00 pada 18 September 2024. Agenda pertemuan antara lain untuk membicarakan keuangan organisasi, suksesi kepresidenan, laporan sekretariat tetap, serta pembahasan Deklarasi Bangkok sebagai hasil dari kongres AACC.
Dalam agenda pembahasan keuangan organisasi, MKRI menyatakan bahwa AACC belum memiliki keuangan organisasi yang dikelola secara mandiri, meski pernah dibahas dalam pertemuan Sekjen pada 2015 di Jakarta, Indonesia, serta pada Board of Members Meeting pada 2016 di Bali, Indonesia. Suhartoyo kemudian memaparkan bagaimana pengaturan dalam statuta Pasal 23 ayat 1, yang mengatur bahwa biaya penyelenggaraan Board of Members Meeting, kongres, dan aktivitas lain seperti simposium, workshop, dan seminar dibiayai melalui kontribusi yang equal oleh para anggota. Namun, pembagian kontribusi dapat berbeda berdasarkan kemampuan masing-masing anggota yang ditentukan oleh Board of Members Meeting.
Dengan adanya pengaturan itu, Suhartoyo menyimpulkan pendapatnya tentang keuangan organisasi dengan menyampaikan kesiapan MKRI untuk melakukan kajian lebih lanjut. “Prinsip gotong-royong dan kebersamaan adalah kepribadian unik dan khas milik Asia. Paham ‘Asian Ways’ inilah yang saya yakini telah, sedang, dan akan terus menjadi nafas organisasi yang sama-sama kita cintai.” Jelas Suhartoyo.
Dalam agenda finalisasi Deklarasi Bangkok, terdapat 3 usulan yang dibahas untuk dapat dimasukkan dalam konsep deklarasi, yaitu perihal kerja sama yang diusulkan oleh MK Kazakhstan, tentang konferensi perubahan iklim usulan MK Azerbaijan, serta tentang dukungan AACC kepada MK Palestina. Perihal Palestina, MKRI mengingatkan para anggota AACC bahwa pada 2016 melalui Deklarasi Bali, AACC pernah memberikan dukungan kepada MK Turki. Demikian pula AACC terus mendukung keberadaan MK Rusia untuk tetap dapat memastikan penegakkan hukum dan konstitusi di negaranya. Oleh karenanya Suhartoyo berpendapat kongres AACC tahun ini adalah momentum yang tepat untuk mendukung saudara kita sesama anggota AACC dari Palestina.
Untuk kalimatisasi dukungan, Indonesia mengusulkan tambahan sebagai berikut: We firmly commit to advocating for justice, peace, and human rights, and standing united against any actions that threaten the lives, security, freedom, and dignity of individuals and nations.
“Bagaimana mungkin kita berdiam diri di kala saudara kita sedang berjuang dengan hidupnya. Bagaimana mungkin kita membicarakan supremasi konstitusi, berbicara soal demokrasi, hak asasi manusia, atau bahkan masyarakat berkelanjutan, jika hari ini, rekan-rekan kita di Palestina tidak tahu apakah mereka akan bertahan hidup atau tidak” tutup Suhartoyo.
Adapun pada final Board of Members Meeting pada 19 September 2024, usulan MKRI tersebut mendapat persetujuan mayoritas dan menjadi bagian yang dimasukkan dalam Deklarasi Bangkok secara musyawarah mufakat.
Hal lain yang disepakati adalah terpilihnya MK Uzbekistan sebagai Presiden AACC periode 2025-2027 dan MA Filipina untuk periode 2027-2029. Kehadiran Ketua MKRI sebagai ketua delegasi Indonesia didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan, Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri dan Sekretariat Tetap AACC Immanuel Hutasoit, dan Panitera Konstitusi Ahli Edi Subianto, Panitera Konstitusi Ahli.
Penulis: NL.
Editor: N. Rosi.