DEPOK, HUMAS MKRI – Guna mendukung tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar konsinyering Penyusunan Arsitektur SPBE di Aplikasi Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIA SPBE) V2 pada Sabtu (10/8/2024) di Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Teknologi dan Informasi MK Sigit Purnomo dengan didampingi oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi MK Sri Handayani. Dalam agenda ini, sejumlah 50 orang pegawai dari perwakilan setiap unit kerja menyimak serangkaian paparan yang disajikan oleh narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Berbicara Arsitektur SPBE, tak lepas dari Sistem Informasi Arsitektur (SIA) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sistem ini dibuat untuk mengakselerasi keterpaduan layanan digital, sehingga tercipta layanan SPBE yang terintegrasi secara nasional.
Untuk itu, Perwita Sari selaku Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB dan Iksan Ramadhan selaku Pranata Komputer Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB hadir pada kegiatan konsinyering ini untuk memperkenalkan kepada para peserta konsinyering seputar Pengelolaan Arsitektur Berdasarkan Tingkat Kematangan Capaian Reformasi Birokrasi.
Disebutkan Perwita bahwa arsitektur SPBE memuat enam domain, yaitu domain layanan SPBE, domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, domain infrastruktur SPBE, dan domain keamanan SPBE.
“SPBE ini akan terus dikembangkan dan dikelola, ketika ada perkembangan teknologi tentu akan selalu ada perubahan karena ini adalah living document. Hal yang dipotret tak akan berhenti, jadi arsitektur ini akan menjadi pekerjaan sehari-hari, periode Oktober itu hanya sebagai kala potret saja namun pengelolaan dan evaluasinya akan terus berlangsung,” jelas Perwita.
Berikutnya, Hamzah Fansuri selaku Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB menjelaskan proses dari Penyusunan Arsitektur SPBE Domain Data dan Domain Aplikasi serta teknis pengisian pada SIA SPBE V2 yang dapat difungsikan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan proses bisnisnya sebagai lembaga peradilan. Pada konsinyering ini para peserta tak hanya mendapatkan materi terkait penyusunan SPBE, tetapi juga melakukan diskusi terkait teknis penyusunan SPBE yang dapat diterapkan pada setiap unit kerja di lingkungan MK.
Sebagai informasi, paparan materi dari narasumber disajikan dalam empat sesi, yakni Sesi I membahas Pengenalan Pengelolaan Arsitektur Berdasarkan Tingkat Kematangan Capaian Reformasi Birokrasi; pada Sesi II mengulas tentang Penyusunan Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis dan Domain Layanan serta pengisian pada SIA SPBE V2; pada Sesi III membahas Penyusunan Arsitektur SPBE Domain Data dan Domain Aplikasi serta pengisian pada SIA SPBE V2; dan pada Sesi IV membicarakan tentang Penyusunan Arsitektur SPBE Domain Infrastruktur dan Domain Keamanan serta pengisian pada SIA SPBE V2. (*)
Penulis: Sri Pujianti
Editor: Lulu Anjarsari P.