JAKARTA, HUMAS MKRI - Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan sambutan sekaligus meresmikan secara simbolis pemanfaatan Smart Board Mini Court Room Museum Agung Bung Karno pada Jumat (5/7/2024) di Denpasar, Bali. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno guna mewujudkan kontribusi konkret MK bagi pencari keadilan. Dalam kegiatan ini, Arief hadir didampingi Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan.
Arief dalam sambutannya menjelaskan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen karena terdiri dari suku, budaya, agama, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Bangsa yang heterogen harus menjunjung tinggi toleransi dan semangat persatuan.
“Kita tidak boleh saling menjelekkan satu sama lain. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang baik yang merupakan nilai-nilai kebersamaan. Karena kita terdiri dari berbagai agama, ras, budaya dan semuanya. Akan tetapi, apabila salah kelola, maka negara ini akan tercerai berai,” ujar Arief.
Lebih lanjut Arief menyebut, dasar negara yang dipakai atau dicantumkan dalam setiap negara berbeda. Arief pun mencontohkan sekularisme di Turki.
“Di Turki, antara agama dan bernegara dipisahkan. Meski tidak dicantumkan secara jelas menggunakan negara berpaham sekularisme, tetapi di sana dipraktikkan sekularisme,” jelasnya.
Arief menegaskan, Indonesia tidak memisahkan agama dengan negara dan juga tidak menjadikan satu agama sebagai dasar negara. Tetapi mensinergikan keyakinan, kepercayaan bangsa yang ada di Indonesia ini, kemudian diangkat menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sementara Sekjen MK Heru Setiawan dalam laporannya menyebutkan MK senantiasa memiliki program khusus yaitu supremasi hukum dan konstitusi. Dalam melaksanakan program supremasi hukum dan konstitusi, MK melakukan dua hal penting yaitu melalui peradilan dan peningkatan pemahaman konstitusi yang dilakukan hari ini.
Heru menyebutkan, MK telah menjalin MoU dengan berbagai pihak. Adapun MoU MK dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno merupakan MoU ke-280. Sebagai mitra, Yayasan Kepustakaan Bung Karno merupakan mitra ke-67 sebagai mitra MK yang mendapatkan smartboard.
Heru berharap smartboard dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena setiap tahun akan ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap aktivitas yang ada di Museum itu akan dishare ke 67 perguruan tinggi dan desa konstitusi yang memiliki smartboard.
“Apabila Museum Bung Karno memiliki kegiatan, maka dapat diikuti oleh 67 perguruan tinggi termasuk desa konstitusi plus mahasiswanya,” jelas Heru.
Ketua Umum Yayasan Bung Karno, Gus Marhaen menyampaikan smartboard ini merupakan pemberian yang sangat berharga bagi siapa pun yang membutuhkannya untuk praktik-praktik peradilan. “Jadi jarak yang ada di Jakarta, Mahkamah Konstitusi, menjadi dekat,” sebutnya.
Lebih lanjut Marhaen menjelaskan manafaat smartboard. Menurutnya, smartboard tersebut berguna bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengakses tentang ilmu pengetahuan, tentang ketatanegaraan.
Sebagai informasi, Museum Agung Bung Karno merupakan museum khusus yang berada di bawah kepemilikan dan pengelolaan Yayasan Kepustakaan Bung Karno. Yayasan Kepustakaan Bung Karno didirikan pada 1 Juni 1990 oleh Shri Wedastera Suyasa (Alm) yang dilanjutkan oleh Gus Marhaen. Selanjutnya Gus Marhaen menggagas didirikannya Perpustakaan Agung dan Museum Agung Bung Karno.
Penulis: Utami Argawati.
Editor: N. Rosi.