JAKARTA, HUMAS MKRI – Partai Golongan Karya (Golkar) mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjung Pinang 4 Provinsi Kepulauan Riau. Pemohon mempersoalkan penambahan perolehan suara PDIP yang mengambil dari partai politik lain sehingga berpengaruh pada perolehan suara Golkar, PSI, dan Perindo.
“Pemohon menolak terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU) hasil penghitungan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau,” ujar kuasa hukum Pemohon, Akbar M Zainuri di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, Jakarta Pusat pada Kamis (2/5/2024).
Pemohon menyatakan, terdapat penambahan suara PDIP sebanyak 100 suara. Penambahan terjadi kepada caleg PDIP sehingga berpengaruh pada perolehan suara PDIP secara keseluruhan.
Pemohon mengaku sudah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Namun, perubahan perolehan suara itu secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilu tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon pada Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 secara nasional.
Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil Tanjung Pinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang. Pemohon juga meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam pengisian calon anggota Kota Tanjung Pinang sepanjang di Dapil 4 pada TPS 13 dan TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PDIP 5.392 suara, Partai Golkar 5.484 suara, PSI 1.127 suara, dan Perindo 1.219 suara.
Perkara Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 disidangkan di Panel 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.(*)
Penulis: Mimi Kartika
Editor: Lulu Anjarsari P.
Humas: Andhini S.F.