Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan ( Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) Pemohon:
Hendri Bin Sihabuddin

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat 1 Huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 Pemohon:
Widodo Putu Prawiro dan Suhartono

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
40/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materiil terhadap ketentuan dalam Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap Undang- undang Dasar 1945. Pemohon:
Prof. Dr. Din Syamsudin dan Prof. Dr. H. A. Syafiq Mughni, MA (PIMPINAN PUSAT PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH )

Kuasa Pemohon:
Dr. Syaiful Bakhri, SH.MH. 12. Sodikin, SH.MH.M.Si Drs. Muchtar Lutfi, SH.Spn. 13. Masbuhin, SH.MBL.MHum. Najamudin Lawing, SH.MH. 14. Jaja Setiadijaya, SH Jurizal Dwi, SH.MH. 15. Septa Candra, SH.MH. Zulhendri Hasan, SH.MH. 16. Noor Ansyari, SH M.Ainul Syamsu, SH.MH. 17. Ibnu Sina Chandranegara, SH. Syaefullah Hamid, SH. 18. Bachtiar, SH. Dwi Putri Cahyawati, SH.MH. 19. Sutedjo Sapto Jalu, SH. Maryogi, SH.MH. 20. Firman Wahyudien, SH. Dr. Sulardi, SH.Msi 21. Aryo Tyasmoro, SH Sidik Sunaryo, SH.Msi. 22 Aby Maulana, SH

DPR:
Keterangan Tertulis DPR RI beserta soft copy

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah beserta soft copy

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah (softcopy kesimpulan Belum diserahkan)

Pemerintah:
Kesimpulan Tertulis Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
38/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 16 Ayat (1) huruf c, huruf d, dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. Rahmat Budiansyah Ritonga; 2. G. Mayanto; 3.Robert Simanjuntak; 4. Gusman Effendi Siregar; 5. H. Ahmad Husin Situmorang; 6. Rudi R. Saragih, SP., M.Si; 7. Drs. Sutan Napsan Nasution; 8. Iwan Sakti; 9. Efendi Sirait; 10. Renjo Siregar; 11. Parlon Sianturi

Kuasa Pemohon:
1. Adi Mansar, SH., M.Hum; 2.Deni Nirwansyah Pelis, SH; 3. Ahmad Rifai Hasibuan, SH; 4. Guntur Rambey, SH., MH; 5. Fajaruddin, S.H., M.H; 6 Oktober Siahaan, SH

Pemerintah:
Keterangan Terulis Pemerintah

DPR:
Keterangan Tertulis DPR RI beserta soft copy

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
39/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-UndangNomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 Pemohon:
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohn VI (

Kuasa Pemohon:
Alvon Kurnia Palma, S.H., dkk( Tim Advokasi Penyelamat Keuangan Negara)

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah beserta soft copy

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis KPK (Pihak Terkait)

DPR:
Keterangan DPR RI

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
35/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 268 ayat (3) Pemohon:
Antasari Azhar, SH., M.H

Kuasa Pemohon:
Arif Sahudi, SH. MH. Nursito, SH. MH. Daim Susanto, SHI. Kurniawan Adi Nugroho, SH.

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
34/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Sengketa Kewenangan antara Advokat Dominika terhadap Badan Pembinaan Hukum Nasional Pemohon:
Dominggus Maurits Luitnan, S.H., dkk

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
1/SKLN-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pemohon:
1. Moh. Junaidi 2. Ahmad Rizky Mardhatillah Umar 3. Aida Milasari, 4. Yogo Danianto

Kuasa Pemohon:
Febi Yonesta, S.H. Yura Pratama, S.H. Restaria Hutabarat, S.H., M.A. Julius Ibrani, S.H. Muhamamad Isnur, S.H.I. Dinda Nuurannisaa, S.H. Edy H. Gurning, S.H. Sulaiman Sujono, S.H., M.Si. (Han) Alghiffari Aqsa, S.H. Fajri Nursyamsi, S.H. Maruli Tua Rajagukguk, S.H. Veronica Koman, S.H. Sidik, S.H.I. Andi Muttaqien, S.H. Pratiwi Febry, S.H. Sudiyanti, S.H. Arif Maulana, S.H, M.H. Ahmad Biky, S.H. Handika Febrian, S.H. Eny Rofi’atul N., S.H. Tommy Albert M. Tobing, S.H.

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait beserta soft copy

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis Pihak Terkait dan Surat Perintah Tugas Nomor: 3489/IT3/HK/2013

Pihak Terkait:
Permohonan Sebagai Pihak Terkait ( Universitas Indoensia)

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak terkait beserta Soft Copy

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Ahli Pemerintah a.n Dr. Ade Amando

Pemerintah:
Keterangan Saksi Pemerintah a.n Prof.Dr Rizal Z Tamin

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait (Unair)

Pihak Terkait:
Permohonan Menjadi Pihak Terkait (Universitas Sumatera Utara)

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis Pihak Terkait Univ. Airlangga

Pihak Terkait:
Kesimpulan Tertulis Pihak Terkait

Pihak Terkait:
Kesimpulan Tertulis Pihak Terkait (Universitas Pendidikan Indonesia), Soft copy akan diserahkan via email [email protected]

Pihak Terkait:
Kesimpulan Tertulis PT UGM

Pihak Terkait:
Kesimpulan Tertulis PT UNAIR

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait ( UI)

Pihak Terkait:
Kesimpulan Tertulis PT ITB

Pihak Terkait:
Kesimpulan Tertulis PT IPB

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait (Dosen UI)

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah (softcopy belum diserahkan)

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah (Softcopy belum diserahkan)

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
33/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3467). Pemohon:
1. Jaka Irwanta, SE 2. Siti Rohmah 3. Freddy Gurning 4. Yana Permadiana 5.

Kuasa Pemohon:
1. Dr.Moh. Arif Setiawan, SH.MH. 2. Zairin Harahap, SH.M.Si. 3. Nurjihad, SH.MH.

Pihak Terkait:
Keterangan Tertulis Pihak terkait (AJB Bumi Putera)

Pemerintah:
Keterangan dan Kesimpulan Pemerintah

DPR:
Keterangan Tertulis DPR RI beserta soft copy

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
32/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Pengujian Meteriil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ramdansyah, SS, SSos, SH., MKM

Kuasa Pemohon:
-

Pemerintah:
Keterangan Terulis Pemerintah

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
31/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
1. PT. Exertainment Indonesia; 2. PT. Fitindo Sehat Sempurna;3. PT. Adhia Relaksindo; 4. Aero Sutan Aswar; 5. Antonius Ferry Rinaldo; 6. Wahyu Widayat Jati; 7. Ramses Sundjojo; 8. Grant Wiryadinata; 9. Fransisca Kallista Arnan; 10. Debby Astari Haryani; 11. Dwi Schofiska Pascali. N

Kuasa Pemohon:
1. Denny Kailimang, S.H., M.H; 2. Harry Ponto, S.H., LL.M; 3. Rendy A. Kailimang., S.H., M.H; dkk

DPR:
Keterangan Tertulis DPR RI

Pemerintah:
Keterangan Pemerintah Tertulis beserta Lampiran

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
30/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan perselisihan Hasil pemilihan Umum Prov. papua Pemohon:
Pdt. Dr. Noakh Nawipa dan Drs. Johanes WOB, Ph.B., M.Si (No. urut 1)., Drs. Wellington LOD Wenda, M.Si dan Ir. Weynand Belthazart Watory (No urut 4) dan Alex Hesegem, S.E. dan Ir. Marthen Kayoi, M.M.

Kuasa Pemohon:
Nikson Gans Lalu, S.H., M.H.

Pihak Terkait:
Kesimpulan Tertulis Pihak Terkait beserta softcopy

Termohon:
Kesimpulan dan Softcopy Kesimpulan Termohon

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
16/PHPU.D-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		tidak dapat diterima  
Kamis,

WIB		 Permohonan Keberatan atas Berita Acara dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Lamandau Pemohon:
H. Rudiansyah, S.HI

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :

(Permohonan Terakhir) 		 
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pemohon:
1.Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur; 2.Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur; 3.Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur(Puskowanjati; 4.Pusat Koperasi An-nisa’ Jawa Timur; 5 Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur; 6. Gabungan Koperasi Susu Indonesia; 7.Agung Haryono; 8.Mulyono

Kuasa Pemohon:
1. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum; 2. Dr. Iwan Permadi, S.H., M.H; 3 Haru Permadi, S.H

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

DPR:
Keterangan DPR RI

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah ( Soft Copy Belum Diserahkan)

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
28/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945. Pemohon:
DR. Made Darma Weda, S.H., M.H. sebagai Pemohon I, sampai dengan Pemohon III

Kuasa Pemohon:
Yuherman, S.H., M.H., MKn., dkk (Koalisi Masyarakat Untuk Peradilan Profesional)

DPR:
Keterangan Tertulis DPR RI

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
27/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap UUD 1945 Pemohon:
Rangga Lukita Desnata, S.H., sebagai Pemohon I, sampai dengan Pemohon III

Kuasa Pemohon:
-

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait

DPR:
Keterangan Tertulis DPR RI

Pihak Terkait:
Kesimpulan Tertulis Pihak Terkait (Soft Copy Akan diserahkan via email [email protected]

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait ( Peradi)

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
26/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-1. Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Pemohon:
Ta'in Komari, S.S

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
29/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L

Kuasa Pemohon:
1. Admiral, SH., M.H; 2. Endang Suprapta,SH., M.H; 3. Rosyidi Hamzah, SH., M.H; 4. Ardiansyah., SH., M.H; 5. Aryo Akbar SH., M.H

DPR:
Keterangan Tertulis DPR RI

Pemerintah:
Keterangan Tertulis Pemerintah

 APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
25/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pemohon:
Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz

Kuasa Pemohon:
Wahyu Wagiman, SH dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
23/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Kamis,

WIB		 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon:
Partai Persatuan Nasional (PPN)

Kuasa Pemohon:
Paulus Sanjaya Samosir, S. Sos., dkk

APPP Nomor :
0/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
22/PUU-XI/2013
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  

< 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 ... 86
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177