Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Kamis, WIB	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan	Pemohon: Dr.Hc. Alim Markus, Ir. Haryanto (DPP APINDO JATIM) Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 11/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tetang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945	Pemohon: 1. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)(Semuel Abrijani Pangerapan, Atmaji Sapto Anggoro,)2. Ahmad Suwandiidri Kuasa Pemohon: R. Heri Sukrisno, SH., MH Hedy Christiyono Nugroho, SH., MH Daru Supriyono, SH Pradnanda Berbudy, SH., MH Achmad Deva Permana , SH Pemerintah: Keterangan Presiden (tidak disertai softcopy) Pemerintah: Keterangan Tertulis Dari Pemerintah DPR: Keterangan DPR RI	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 12/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar 1945	Pemohon: Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), PT. Harapan Utama Andalan dan PT. Pelayaran Eka Ivanajasa, Koperasi “TKBM KENDAWANGAN MANDIRI”, PT. LANANG BERSATU, PT. Tanjung Air Berani, PT. Labai Tekhnik Metal, PT. PUNDI BHAKTI KHATULISTIWA, PT. Lobunta Kencana Raya, PT. Patriot Cinta Nusantara. Kuasa Pemohon: Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Maheswara Prabandono., S.H dan Ahmad Irawan., S.H Pihak Terkait: Permohonan pihak terkait Pihak Terkait: Permohonan sebagai Pihak Terkait; Surat Kuasa; Bukti PT-1 dan PT-2; Keterangan Pihak Terkait DPR: Keterangan DPR RI Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait Pihak Terkait: Keterangan Ahli Dan CV Ahli pihak Terkait Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait Pemerintah: Kesimpulan Presiden Termohon: Keterangan Tertulis Ahli Pemerintah Termohon: Keterangan Tertulis Bupati Bantaeng sebagai Pihak Terkait	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 10/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Pengujian Undang-Undang Nomo r40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	Pemohon: Yudha Indrapraja,Husni Farhani Mubarak,Iwan Dermawan,Mohamad Hatta,Jhon Iqbal Farabi,Ai Rukmintarsih,Seno Wijayanto,Budi Miftahudin, Indra Budi Jaya,Tayep Suparli,Fitri Laela Purnama, Raisya Ismy Aprillia Budiawatie, Muhamad Saeful Anwar,Rizki Febriyanto, Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 9/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir)
Kamis, WIB	Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945	Pemohon: M. Komarudin,Rian Andriansyah, Nurman Shaleh,Mahfudin, Mulyadi, Siti Nurhasanah Kuasa Pemohon: - Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Kesimpulan Keterangan Pemerintah DPR: Keterangan DPR RI	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 7/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir)	Dikabulkan
Kamis, WIB	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945	Pemohon: Harris Simanjuntak Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 6/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Kamis, WIB	Gugatan Pelanggaran /Pengesampingan Terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1960	Pemohon: Suparno Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Kamis, WIB	Permohonan Pengujian Pasal 16 dan Pasal 26 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIA L), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Choirul Anam, S.H Anton Aliabbas, M.Si. Kuasa Pemohon: Wahyudi Djafar, S.H., Al Araf, S.H., M.T., Asep Komarudin, S.H., Indriaswati D. Saptaningrum, S.H., LL.M., Ardimanto Putra, S.H., Zainal Abidin, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Bahrain, S.H., Ridwan Bakar, S.H., Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., Nawawi Bahrudin, S.H., Jeremiah U.H. Limbong, S.H., Abraham Utama, S.H., Adiani Viviana, S.H. pihak lain: Keterangan Polri Atas Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Pemerintah: Keterangan Dan Kesimpulan Presiden DPR: Keterangan DPR RI	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 8/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Pengujian undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	Pemohon: Muhammad Thoha, SH., MKn Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 5/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang yang secara formal terbentuk atau dibentuk dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk diberlakukan menjadi Undang-Undang	Pemohon: Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H., Samuel Saut Martua, S.H.,M.H.Dodik Prihatin, S.H.,M.Hum.Iwan Rachmat Soetijono, S.H.,M.H Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 2/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir)	Dikabulkan
Kamis, WIB	PengujianUndang-Undang Republik Indonesia tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang terhadapUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pemohon: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. Heru Widodo, S.H.,M.Hum. Samsul Huda, S.H.,M.H. Robikin Emhas, S.H.,M.H. Dorel Almir, S.H., M.Kn. Syarif Hidayatullah, S.H.MBA. Daniel Tonapa Masiku, S.H. Hartanto, S.H. Samsudin, S.H. Dhimas Pradana, S.H. Aan Sukirman, S.H. Kuasa Pemohon: - Pemerintah: Keterangan DPR Pemerintah: Keterangan Presiden Pemerintah: Keterangan Ahli Pemerintah Pemerintah: Kesimpulan Presiden	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 1/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir)	Dikabulkan
Kamis, WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambraw Di Provinsi Papua Barat	Pemohon: 1. Isak Malak 2. Silas Malak 3. Yonatan Yeblo, 4. Hamidah Sangaji 5. Taslim Talib 6. Silas Ongge kalami 7. Matias Wally 8. Gerardus Mainolo 9. Yusuf Kadakolo 10. Mince Kadakolo 11. Abner Paa 12. Matius Yempolo 13. Maurid Patele 14. Ismael Miskidi 15. Oktovianus Balinsa 16. DR. Drs. Stepanus Malak, M.Si Kuasa Pemohon: Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H. Misbahuddin Gasma, S.H., M.H. Dorel Almir, S.H.,M.KN. M. Sattu Pali, S.H. Totok Prasetiyanto, S.H. Samsudin, S.H. Robinson, S.Sos., S.H. Syarifuddin, S.H. Kristian Masiku, S.H. Kamal Abdul Aziz, S.H. Melissa Christianes, S.H	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 4/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Pengujian materril Undang-Undang Nomor 17 Th 2013 ttg organisasi kemasyarakatan	Pemohon: Yayasan Fitra Sumatera Utara sebagai Pemohon I dan sampai Pemohon VII Kuasa Pemohon: Wahyudi Djafar, S.H., dkk	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 3/PUU-XII/2014 (Permohonan Terakhir)	Dikabulkan Sebagian
Kamis, WIB	Permohonan Pengujian Norma Pasal 3 ayat (4) , Pasal 9 Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presidan Dan Wakil Presiden (LN 2008 No. 176, Tln 4924) Terhadap Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Dasar 1945	Pemohon: Prof Dr Yusril Ihza Mahendra , SH. M.Sc Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 108/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Pemohon: PT. Daya Radar Utama Kuasa Pemohon: Muhammad Idris, AS, SE, SH ( Legal Manager PT. Daya Radar Utama) Pemerintah: Keterangan Presiden	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 109/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	Pemohon: Drs. Jansen Butarbutar, M.Si Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 107/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Kamis, WIB	Permohonan Uji Materi UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan Terhadap Undang Undang Dasar 1945	Pemohon: Ir. Ahmad Daryoko, Hamdani ( Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 106/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Kamis, WIB	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambraw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pemohon: Keliopas Meidogda,Dominggus Mandacan, Samuel Mandacan, Obed Rumbruren, DR Bastian Salabai, Kuasa Pemohon: Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H. Misbahuddin Gasma, S.H., M.H. Dorel Almir, S.H.,M.KN. M. Sattu Pali, S.H. Totok Prasetiyanto, S.H. Samsudin, S.H. Robinson, S.Sos., S.H. Syarifuddin, S.H. Kristian Masiku, S.H. Kamal Abdul Aziz, S.H. Melissa Christianes, S.H.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 105/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, WIB	Permohonan uji Materiil Pasal 4 Bab II Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Batang Tubuh UUD NRI 1945) Terhadap Pancasila Sebagai Falsafah Negara Dan Norma Dasar Negara	Pemohon: Muslimin Budiman SH MH, Muslim Mamulai SH MH, Osgar S Matompo SH MH , Elvis Djusli Katuwu SH MH, Sujarwadi SH Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir)
Kamis, WIB	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemohon: 1. Mukhyir Hasan Hasibuan 2. Ir. Untung Riyadi, S.E 3. Muhammad Ichsan 4. Lukman Hakim 5. Bambang Wirahyoso 6. Sunarti 7. Rudi Hartono B Daman 8. Syarief Hidayatulloh 9. Bambang Eka, S.E. 10. Willem Lucas Warow 11. Wahida Baharuddin Upa 12. H. Maliki, S. Sos. Kuasa Pemohon: 1. Jamaluddin Karim, S.H., M.H 2. DR. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. 3. DR. Arrisman, S.H., M.H. 4. Haryo Budi Wibowo, S.H., M.H. 5. Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H. 6. Edi Wirahadi, S.H. 7. Alex Simorangkir, S.H.,M.H. 8. Resa Indrawan Samir, S.H. 9. Bayu Nugroho, S.H. 10. Mulyasari, S.H. 11. Noor Ansyari, S.H. 12. Vega Listian Octavia, S.H., M.H. 13. Andreas Arief Prayudi, S.H. 14. Aldrin Wemi William Anakotta, S.H. 15. Merry Apriani, S.H.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/ (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 101/PUU-XI/2013 (Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima

< 1 ... 62 63 64 65 66 67 68 ... 86