Home | Permohonan | Peraturan | Permohonan Diterima | Form | Alur | Jadwal | Streaming
Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL
PERKARA
PARA PIHAK
PERMOHONAN
PUTUSAN
Rabu,
14 September 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pemohon:
Yayasan Satu Keadilan (diwakili oleh Sugeng Teguh Santoso, S.H. dan Syamsul Alam Agus, S.H. dalam kedudukan selaku Ketua dan Sekretaris Eksekutif)

Kuasa Pemohon:
Heri Perdana Tarigan, S.H., C.L.A., Sahputra Tarigan, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Prasetyo Utomo, S.H., dan Fajri Safil, S.H.

APPP Nomor :
1584/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
58/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
16 November 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia diwakili oleh Marlo Sitompul (Ketum) dan Didi Riyadi (Sekjen)

Kuasa Pemohon:
Sugeng Teguh Santoso, S.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan Ahli an Dr. Zainal Arifin Mochtar

Pemerintah:
Keterangan Ahli an Prof. Dr. Saldi Isra

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

Pemerintah:
Keterangan ahli pemerintah an. Dr.Riawan Tjandra,S.H,M.Hum.

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.,M.H

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an. Prof.Wihana Kirana Jaya, Ph.D

Pemerintah:
Keterangan ahli Pemerintah an. prof.Dr.Eddy O.S. Hiariej,S.H.,M.Hum

 APPP Nomor :
1583/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
57/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
27 Oktober 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, Amal Subkhan, Solihin, Totok Ristiyono

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pemerintah:
Keterangan Presiden

APPP Nomor :
1582/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
56/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Rabu,
07 September 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Syamsul Bachri Marasabessy dan Yoyo Effendi

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1581/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
89/PUU-XIV/2016
( Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Rabu,
14 September 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Fuad Hadi, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
tidak ada

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan Presiden

 APPP Nomor :
1580/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
55/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
21 Juli 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon:
Perkumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen, Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru, Tsamara Amany, dan Nong Darol Mahmada.

Kuasa Pemohon:
Andi Syafrani, SH, MCCL, dkk

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Keterangan Presiden

 APPP Nomor :
1579/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
54/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Selasa,
27 September 2016
00:00:00 WIB		 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H

Kuasa Pemohon:
tidak ada

Pemerintah:
Keterangan Presiden

DPR:
Keterangan DPR

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait an. Nursyahbani Kantjasungkana dan Dadang Trisasongko

APPP Nomor :
1578/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
53/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Jumat,
17 Juni 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Sri Royani, S.S.

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1577/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
52/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,
21 Juli 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Ir. H. Abdullah Puteh

Kuasa Pemohon:
Supriyadi Adi, S.H., dkk

APPP Nomor :
1576/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
51/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Mohamad Sabar Musman

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1575/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
50/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Senin,
06 Februari 2017
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Mustofa, S.H. dan Sahala Aritonang, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Nova Harmoko, S.H. dan Ahmad Fauzi, S.H., M.H.

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an SP KEP SPSI, SP LEM SPSI, SP TSK

Pihak Terkait:
Permohonan permintaan berkas Perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an FSP Paras Indonesia

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait an FSP Paras Indonesia

Pihak Terkait:
Keterangan ahli Pihak Terkait GEKANAS an Dr. Andari Yurikosari, SH., MH.

Pihak Terkait:
Kesimpulan Pihak Terkait GEKANAS

Pemerintah:
Kesimpulan Presiden

Pihak Terkait:
Kesimpulan PT FSP Paras Indonesia

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1574/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
49/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Dikabulkan Sebagian  
Senin,
20 Juni 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Abdul Bahar

Kuasa Pemohon:
tidak ada

APPP Nomor :
1573/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
48/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Adri dan Eko Sumantri

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1572/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
47/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Kamis,
12 Januari 2017
00:00:00 WIB		 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.Si., Rita Hendrawaty Soebagio, Sp.Psi., M.Si., Dr. Dinar Dewi Kania, Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S., M.A., Dr. Sabriaty Aziz, Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc., Ph.D., Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum., Sri Vira Chandra D, S.S., MA., Qurrata Ayuni, S.H., Akmal, S.T., M.Pd.I., dan Dhona El Furqon, S.H.I., M.H.

Kuasa Pemohon:
Ahmad Kamaludin, S.H., dkk

Pemerintah:
Keterangan tambahan pemerintah

Pihak Terkait:
Permohonan Pihak Terkait dari Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana

DPR:
Keterangan DPR

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait tidak langsung a.n. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait an Yayasan Peduli Sahabat

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an Persistri

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait an Komnas Perempuan

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung an Yayasan Peduli Sahabat

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi PT an Aliansi Remaja Independen

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung an Abi Marutama (revisi dari berkas yang diterima via email tgl 21 Sept 2016)

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait an Aliansi Remaja Independen

Pihak Terkait:
Permohonan sebagai Pihak Terkait an Aliansi Remaja Independen

Pemerintah:
Keterangan Presiden

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait an MUI

Pihak Terkait:
Keterangan Tambahan Prof. Irwanto, Ph.D

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli an. Kamala Chandrakirana

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli an. Muhammad Mustofa

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait Yayasan Peduli Sahabat an Dr. Bagus Ryono

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Pihak Terkait Yayasan Peduli Sahabat an Dr. Fidiansjah

Pihak Terkait:
Keterangan Ahli Tertulis Pihak Terkait an. Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait Persistri an Aliah

Pihak Terkait:
Kesimpulan PT Persistri

Pihak Terkait:
Kesimpulan ICJR

Pihak Terkait:
Kesimpulan Koalisi Perempuan Indonesia

Pihak Terkait:
Kesimpulan Yayasan Peduli Sahabat (YPS)

Pihak Terkait:
Kesimpulan Komnas Perempuan

Pihak Terkait:
Kesimpulan YLBHI

Pemerintah:
Kesimpulan Pemerintah

 APPP Nomor :
1571/PAN-PUU.MK/2017
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
46/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditolak  
Selasa,
12 April 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.

Kuasa Pemohon:
Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H. dan Guntoro, S.H., M.H.

APPP Nomor :
1570/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
45/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Senin,
11 April 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Dr. H. Marigun Rasyid, S.Sos. M. Si

Kuasa Pemohon:
Abdul Rahman, SH, MH dan Suriadi Tahir, SH

APPP Nomor :
1569/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
44/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Berwenang  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN), yang diwakili oleh Drs. Rahmad Sukendar, S.H.

Kuasa Pemohon:
Didi Karya Darmawan, S.E., S.H., M.H., Halim Darmawan, S.H., M.H., C.L.A., Haetami, S.H., C.L.A., dan Denni Arief Mahesa, S.H.

DPR:
Keterangan DPR

 APPP Nomor :
1568/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
43/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Kamis,

WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Muhammad Sholeh, S.H.

Kuasa Pemohon:
Imam Syafii, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Agus Setia Wahyudi, S.H., Muhammad Saiful, S.H., Maruli Tua P. Sinaga, S.H., Elok Dwi Kadja, S.H., dan Noval Ibrahim, S.H.

Pihak Terkait:
Permohonan menjadi Pihak Terkait an Raden Mas Adwin Suryo S.

Pihak Terkait:
Keterangan Pihak Terkait

 APPP Nomor :
1567/PAN-PUU.MK/
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
42/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  
Selasa,
29 Maret 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
M. Ridwan Thalib, S.H., B.Bus., B.A., LL.M dan R. Artha Wicaksana, S.H., C.L.A

Kuasa Pemohon:
-

APPP Nomor :
1566/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
41/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Ditarik Kembali  
Jumat,
24 Juni 2016
00:00:00 WIB		 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon:
Drs. Sisno Adiwinoto, M.M.

Kuasa Pemohon:
MM. Ardy Mbalembout, SH., MH., dkk

DPR:
Keterangan DPR

APPP Nomor :
1565/PAN-PUU.MK/2016
(Permohonan Awal)

Registrasi Nomor :
40/PUU-XIV/2016
(Permohonan Terakhir) 		Tidak Dapat Diterima  

< 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 ... 85
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177