Nomor |
Tahun |
Tentang |
Keterangan |
24 |
2020 |
himpunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah |
- |
24 |
2003 |
Mahkamah Konstitusi |
- |
8 |
2011 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi |
- |
7 |
2020 |
PPerubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi |
- |
6 |
1955 |
Undang-Undang Tentang Biaya Surat Kenal Lahir Dan Surat Kenal Mati |
-
|
5 |
1955 |
Undang-Undang Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
-
|
4 |
1955 |
Undang-Undang Tentang Penyelesaian Hutang Negara Di Zaman Revolusi SebagaiUndang-Undang |
-
|
3 |
1955 |
Undang-Undang Tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949 |
-
|
2 |
1955 |
Undang-Undang Tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea Statistik |
-
|
1 |
1955 |
Undang-Undang Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954 Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran Yang Syah Dari Uang Kertas Pemerintah Yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan Sebagai Undang-Undang |
-
|
30 |
1953 |
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953 Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya" |
-
|
37 |
1953 |
Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat |
-
|
1 |
1953 |
Undang-Undang Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang |
-
|
18 |
1951 |
Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo Dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri Dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo |
-
|