Nomor |
Tahun |
Tentang |
Keterangan |
24 |
2020 |
himpunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah |
- |
24 |
2003 |
Mahkamah Konstitusi |
- |
8 |
2011 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi |
- |
7 |
2020 |
PPerubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi |
- |
3 |
2010 |
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
|
-
|
6 |
2010 |
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA
MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA
DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND
YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM
ON DEFENCE COOPERATION) |
-
|
11 |
2008 |
Informasi dan Transaksi Elektronik |
-
|
20 |
2009 |
GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN |
-
|
17 |
2009 |
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG |
-
|
17 |
2007 |
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
TAHUN 2005 – 2025 |
-
|
17 |
2007 |
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
TAHUN 2005 – 2025 |
-
|
13 |
2000 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN,
KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR,
KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM |
-
|
24 |
2008 |
PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DI PROVINSI BENGKULU |
-
|
48 |
2007 |
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG
PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
MENJADI UNDANG-UNDANG |
-
|