Nomor |
Tahun |
Tentang |
Keterangan |
24 |
2020 |
himpunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah |
- |
24 |
2003 |
Mahkamah Konstitusi |
- |
8 |
2011 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi |
- |
7 |
2020 |
PPerubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi |
- |
3 |
2011 |
TRANSFER DANA |
-
|
2 |
2011 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK |
-
|
1 |
2011 |
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
-
|
9 |
2010 |
KEPROTOKOLAN |
-
|
8 |
2010 |
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
|
-
|
5 |
2010 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2002 TENTANG GRASI |
-
|
2 |
2010 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
|
-
|
1 |
2010 |
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 |
-
|
7 |
2010 |
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009 |
-
|
4 |
2010 |
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA
NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF
SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL
SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN
PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)
|
-
|