Nomor Perkara

:

49/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Calon Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota; dan wakil bupati/wakil walikota wajib mengundurkan diri sebagai PNS.

Di Unduh

:

137

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

51/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Syarat pencalonan kepala daerah

Di Unduh

:

208

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

58/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Syarat pengajuan permohonan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yang di batasi oleh persentase selisih hasil suara, menyebabkan lemahnya salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilukada.

Di Unduh

:

1518

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

70/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Calon kepala daerah mengundurkan diri dari TNI, Kepolisian, dan PNS

Di Unduh

:

1536

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

73/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pasal 158 Ayat (1) dan Ayat (2) di atas mengatur batasan atau syarat untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil penghitungan suara Pemilu Kada di Mahkamah Konstitusi

Di Unduh

:

243

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

33/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Persyaratan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis dan asumtif, seolah-olah setiap calon yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan petahana dipastikan akan membangun dinasti politik yang akan merusak tatanan bangsa, tanpa mempertimbangkan lagi sisi kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas calon yang bersangkutan secara obyektif.

Di Unduh

:

355

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

34/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Pembatasan Persyaratan Bagi Calon Kepala Daerah Yang Memiliki Ikatan Keluarga Dengan Incumbent

Di Unduh

:

168

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

37/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana

Di Unduh

:

245

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

38/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara

:

Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana

Di Unduh

:

159

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor Perkara

:

41/PUU-XII/2014

Pokok Perkara

:

Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3)

Di Unduh

:

144

File Pendukung

:

Klik Disini